Mahfud Pastikan Penyanderaan Pilot Susi Air Tidak Berkaitan dengan DOB Papua atau Penahanan Lukas Enembe

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa penyanderaan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), tidak berkaitan dengan penahanan Lukas Enembe atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat menjawab pertanyaan Dahlan Iskan dalam dialognya bersama sejumlah tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

“Tadi dari Pak Dahlan (tanya) itu soal penculikan itu karena penahanan Lukas Enembe atau karena pembuatan Daerah Otonomi Baru (DOB)? Tidak, Pak,” kata Mahfud lewat siaran pers yang disiarkan Youtube Kemenko Polhukam, Selasa petang.

Baca juga: 14 Hari Penyanderaan Pilot Susi Air di Papua Pegunungan, Polri Masih Kedepankan Negosiasi

Mahfud mengatakan bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya, penyandera pilot Susi Air bernama Philips Mark Methrtens (37), sudah memberontak sebelum penahanan Lukas Enembe dan pembentukan DOB. Bahkan, kata Mahfud, KKB pimpinan Egianus Kogoya itu menantang TNI untuk datang ke markas mereka.

“Selalu mengomongkan nantang-nantang, “ayo tentara datang ke sini”. Tapi sesudah dicari, lari itu. Seharusnya kalau sudah nantang muncul,” ujar Mahfud.

Terkait upaya pembebasan Philips, Mahfud mengatakan bahwa aparat gabungan TNI-Polri sebenarnya telah mengetahui titik koordinatnya. Namun, hal itu urung dilakukan setelah Selandia Baru meminta agar tidak ada tindakan kekerasan.

“Ini masalahnya yang disandera orang asing dan begini pokoknya sandera ini 'akan kami lepas kalau Papua dilepas',” kata Mahfud.

“Itu ancamannya. Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud.

Baca juga: Pemerintah Harus Punya Tenggat Waktu untuk Selamatkan Pilot Susi Air

Dalam operasi pembebasan Philips, TNI-Polri mengedepankan cara persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih menunggu Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge bernegosiasi dengan KKB yang menyandera Philips.

“Ya kita tunggu dulu. Karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ujar Yudo saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Hal sama juga diungkapkan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Saleh Mustafa. Namun, jika pendekatan dialog atau soft approach gagal, jajarannya akan melakukan "tindakan terukur".

“Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut. Harus ada batas waktunya," kata Saleh.

Baca juga: Pencarian Pilot Susi Air, Polri Telusuri Jejak dan Amankan Beberapa Barang Bukti

Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru, bersama lima penumpang lainnya, hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat usai mendarat.

Lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP) telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara Philips masih dibawa oleh KKB.