JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan pembahasan soal perubahan sistem pemilihan presiden (pilpres) belum dilakukan.
Pernyataan ini berbeda dari statement Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang mengatakan membuka peluang untuk mengamendemen UUD 1945, termasuk membuat pilpres tak lagi dilakukan langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh MPR.
“Ya tidak mengarah ke pilpres sebenarnya, yang benar itu adalah kita akan melakukan evaluasi tentang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bagaimana caranya yang terbaik supaya tidak seperti tahun 2024 kemarin ini,” ujar Syarief dihubungi Kompas.com, Kamis (6/6/2024).
Meski begitu, ia tak menampik diskusi di internal MPR bakal merambat pada sistem pemilihan presiden. Namun, ia menekankan hal itu belum menjadi konsentrasi MPR saat ini.
Baca juga: Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR
Diskusi, menurutnya, baru terbatas pada penyelenggaraan pileg dan pilkada yang menimbulkan banyak keresahan.
“Kita akan melakukan evaluasi apakah itu memang sudah cocok dengan kultur dan suasana Indonesia, rakyat Indonesia sekarang ini,” sebut Syarief.
“(Keresahannya) ya termasuk money politics itu,” sambung dia.
Di sisi lain, ia mengklaim tak ada pembahasan antara MPR dan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perubahan mekanisme pilpres.
Pasalnya, para pimpinan MPR sempat bertemu dengan SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 25 Mei 2024.
“Enggak, enggak ada,” imbuh dia.
Baca juga: Bamsoet: MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amandemen UUD 1945
Sebelumnya, Bamsoet menyebutkan proses amendemen UUD 1945 bergantung pada pimpinan partai politik (parpol).
Ia mengaku bakal membahas pada pimpinan parpol agar pilpres dikembalikan ke tangan MPR.
Alasannya, para pimpinan parpol merasakan brutalnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," tutur Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.