Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kompas.com - 04/06/2024, 09:55 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Eropa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan komitmen ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Eropa.

Ia menekankan pentingnya langkah strategis untuk memastikan hak dan kesejahteraan PMI, dengan fokus pada pelatihan bahasa asing, pengembangan keterampilan teknis, dan sertifikasi kompetensi.

"Pelatihan bahasa asing membantu komunikasi yang lebih baik di negara tujuan," kata Anwar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6//2024).

Selain itu, lanjut dia, keterampilan teknis dan sertifikasi kompetensi juga dapat meningkatkan daya saing PMI.

Baca juga: Produk yang Tidak Harus Menyertakan Sertifikasi Halal, Apa Saja?

Anwar mengungkapkan bahwa penguatan peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) juga menjadi perhatian utama.

Atnaker diberdayakan untuk melindungi pekerja migran dan memahami dinamika pasar tenaga kerja di negara tujuan.

"Atnaker akan menjadi salah satu garda terdepan dalam melindungi hak PMI," imbuh Anwar.

Tak hanya itu, program Desa Migran Produktif (Desmigratif) juga mendapat perhatian khusus.

Program tersebut mencakup layanan migrasi, pengembangan usaha di desa asal pekerja migran, serta program community parenting dan koperasi Desmigratif.

Baca juga: Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

"Program ini (Desmigratif) dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI," jelas Anwar.

Kemnaker juga berupaya mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural melalui sosialisasi dan pembinaan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat.

Anwar mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap pekerja migran berangkat secara legal dan dilindungi hukum.

Untuk perlindungan, Kemenaker meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara tujuan penempatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil.

Baca juga: 4 Poin Penting dalam Membuat Lingkungan Kerja yang Nyaman

"Kami bekerja sama dengan negara tujuan untuk melindungi hak-hak PMI," ujar Anwar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com