Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Kompas.com - 04/06/2024, 09:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk membangun transportasi publik baru yang biaya pembangunannya jauh lebih murah.

Transportasi publik tersebut adalah autonomous-rail rapid transit (ART).

Hal ini disampaikannya saat menghadiri peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII Tahun 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

"Ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit," kata Jokowi, Selasa.

Baca juga: Membedah Spek Autonomous Rail Transit, Transportasi Masa Depan IKN

Kepala Negara mengungkapkan, transportasi publik ini tidak menggunakan rel, tapi menggunakan magnet.

Biaya pembangunan jauh lebih murah lantaran ART bisa dibangun tiga hingga satu gerbong saja.

Sedangkan, transportasi publik lain seperti MRT, memakan biaya sebesar Rp 1,1 triliun per kilometer di awal pembangunannya.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah daerah untuk membangun ART jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing memiliki kemampuan untuk itu.

"Nah ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada APBD punya kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi)," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Biaya pembangunannya, lanjut dia, bisa dibicarakan apakah perlu skema campuran dengan bantuan APBN atau skema lainnya.

"Bisa bagi-bagi 50 : 50, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya," ungkap Jokowi.

Ia lantas mengingatkan, pembangunan transportasi publik perlu digiatkan. Sebab di tahun 2045, 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Kemudian, sebanyak 80 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2058. Untuk itu, pemerintah perlu menanggulangi potensi kemacetan yang akan terjadi di masa mendatang.

"Kalau tidak (ada transportasi publik), 10 - 20 tahun akan datang semua kota akan macet. Enggak percaya? Kita lihat nanti kalau kota-kota enggak siapkan diri mengenai transportasi masalnya," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com