Penguatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - “Laut China Selatan, atau LCS, berada di halaman depan Indonesia, dan tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu.”

Itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto saat didapuk sebagai pembicara kunci dalam diskusi daring Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) bertajuk “Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut China Selatan”, 19 Maret 2024.

Hadi, yang merupakan mantan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), mengatakan bahwa instabilitas dan konflik di LCS akan berdampak secara global, serta mengancam keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.

Dalam konteks geostrategi dan geopolitik, LCS merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi dan menyimpan sumber daya alam (SDA) melimpah. LCS dilewati sepertiga kapal kargo perdagangan dunia. LCS juga menyimpan cadangan gas alam dan minyak bumi.

Setidaknya ada enam negara bersengketa di LCS. Wilayah di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel paling sering disengketakan oleh negara-negara claimant. Spratly yang paling dekat dengan Indonesia dibanding Paracel.

Baca juga: Menko Polhukam: Kita Tak Ingin Ada Perang Terbuka di Laut China Selatan

“Dari pemberitaan-pemberitaan, yang menjadi situasi panas adalah situasi yang dekat dengan Kepulauan Spratly, dekat (Selat) Taiwan,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, 25 Januari 2023, menjawab pemberitaan kapal coast guard atau penjaga pantai dari China wara-wiri di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Data Litbang Kompas mencatat, ada simpanan utama minyak dan gas yang belum dieksploitasi berada di bawah laut LCS.

Terdapat kandungan minyak bumi, salah satunya di Kepulauan Spratly yang diperkirakan memiliki kandungan minyak hingga 17,7 miliar ton. Ada pula kandungan hidrokarbon (data Survei Geologi Amerika Serikat) yang 60 sampai 70 persen di antaranya merupakan gas alam.

Jika dilihat dari peta, jarak antara Spratly ke Laut Natuna Utara sepanjang Pulau Jawa. Indonesia juga bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa. Namun demikian, LCS yang luasnya 3,5 kilometer persegi merupakan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kondisi terkini LCS

Akar masalah dari konflik di LCS adalah klaim China terhadap nine dash line atau sembilan garis putus-putus. Klaim itu didasarkan peta Negeri Tirai Bambu pada 1947. Namun, klaim itu ditentang oleh negara-negara claimant lainnya.

Negara-negara claimant, dan juga Indonesia, berpatokan pada Kovensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) juga telah memvonis ilegal klaim soal sembilan garis putus-putus itu pada 2016.

Namun, China terus berulah. Lewat China Standar Map Edition 2023, mereka mengeklaim ten dash line atau sepuluh garis putus-putus.

Baca juga: Menko Polhukam: RI Konsisten Sampaikan Keberatan Peta 10-Dash Line China

Laporan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyebut, ten dash line tersebut melingkar sejauh 1.500 kilometer di selatan Pulau Hainan dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia, dekat Sabah dan Sarawak, lalu Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, hingga ke teritorial perairan Indonesia.

Sepuluh garis putus-putus itu membentuk huruf ‘U’ dan menunjukkan China memperluas klaim wilayah geografis LCS sampai 90 persen.

"Indonesia sebagai negara non-claimant secara konsisten menyampaikan keberatan karena peta tersebut tidak berdasarkan pada UNCLOS 1982,” ujar Menko Polhukam Hadi.

Penolakan juga diutarakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang mengatakan bahwa penarikan garis atau klaim apa pun, harus sesuai dengan UNCLOS 1982.

India bahkan juga memprotes klaim ten dash line. Alasannya, peta baru China itu memasukkan wilayah Arunachal Pradesh dan Aksai Chin ke dalam peta tersebut.

Baca juga: Anarki Laut China Selatan dan Urgensi Strategi Zero Conflict

Sejalan dengan itu, kondisi LCS terus memanas.

Jurnalis asal Filipina, Frances Mangosing dalam kicauan di akun X miliknya, 9 Desember 2023, melaporkan kapal coast guard China menembakkan meriam air ke kapal perikanan Filipina di dekat Panatag atau Karang Scarborough.

Dalam unggahan yang disertai video, tampak dua kapal penjaga laut China memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada kapal perikanan Filipina.

Tangkapan Layar Frances Mangosing

Klaim China terkait kawasan LCS terus berlanjut. Maret 2024, Radio Free Asia melaporkan, pemerintah China mengumumkan garis dasar yang mengeklaim wilayahnya di bagian utara Teluk Tonkin dengan Vietnam.

Lewat pernyataan pers di laman Kementerian Luar Negeri China, Negeri Tirai Bambu merilis tujuh titik dasar yang terhubung dan membentuk garis dasar baru untuk mengeklaim kedaulatan China di Teluk Tonkin atau Teluk Beibu.