Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Permintaan itu disampaikan Hadi saat memberikan pengarahan terkait kesiapan pengamanan tahapan pilkada serentak wilayah Papua di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Cenderawasih, Jayapura, Kamis (30/5/2024).

Berdasarkan data intelijen, tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada serentak cenderung menengah-tinggi, lebih besar dibanding kerawanan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang cenderung kecil-menengah.

“Saya minta aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan secara detail,” tutur Menko Polhukam Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Mendagri Sebut Ada 3 Wilayah di Papua Terlambat Salurkan Dana Hibah Pilkada

Hadi juga menyebutkan bahwa kekuatan organik TNI-Polri sudah terbagi.

“Kekuatan kita sudah terbagi rata, tidak mungkin kita minta bantuan lagi. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa nantinya akan ada bantuan-bantuan dari wilayah lain. Seandainya bisa dibantu, tapi tidak bisa cepat karena keterbatasan transportasi," kata Hadi.

Berdasarkan data Staf Operasi (Sops) TNI, wilayah Papua termasuk kategori kerawanan tinggi dalam pilkada.

Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 menunjukkan, wilayah yang keamanannya rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan wilayah lainnya berstatus keamanan sedang.

Baca juga: Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

“Masih terdapat aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di beberapa tempat di wilayah Papua, seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat," kata Hadi.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga menyatakan komitmen TNI-Polri membantu pendistribusian logistik pilkada.

Sebab, kondisi geografis wilayah Papua cukup berat dan secara demografis masyarakat-nya tersebar di pulau-pulau.

Baca juga: Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

"TNI dan Polri siap membantu demi kelancaran pilkada serentak untuk mendukungan pendistribusian logistik dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang ada," tutur Hadi.

Menko Polhukam juga kembali mengingatkan agar TNI dan Polri terus bersinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua, khususnya dalam pelaksanaan pilkada serentak.

“Saya ingatkan sekali lagi, sinergi TNI-Polri harus tetap terjaga dan mudah-mudahan tugas yang berat ini dapat dijalankan dengan baik," kata dia.