Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Kompas.com - 29/05/2024, 16:22 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi politik saat ini dianggap menjadi momen yang tepat buat mengasah kemampuan dan naluri politik bagi 2 petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo, supaya siap jika partai melakukan regenerasi kepemimpinan.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, saat ini PDI-P sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Sebab, meski PDI-P memenangi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, perolehan suara mereka menurun dari 2019.

Selain itu, PDI-P juga kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu membuat partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu mencetak hasil kurang sempurna dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional


Di samping itu, posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga diperkirakan tidak mudah.

Apalagi hubungan antara PDI-P dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Gibran merenggang akibat persaingan dalam Pilpres 2024. Padahal, PDI-P menjadi pendukung utama Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, serta Gibran saat Pilkada Solo 2020.

"Ini momen yang pas saya kira untuk membuat seorang Puan atau mas Prananda menjadi besar sebagaimana pendahulunya ya, ibu mereka, ibu Mega, kakek mereka Soekarno," kata Agung dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (28/5/2024).

Agung mengatakan, justru di masa-masa sulit menjadi ruang bagi para politikus mengasah kemampuan dan nalurinya.

Baca juga: Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Dia mencontohkan ketika Soekarno lengser digantikan oleh Soeharto, saat itu anak-anaknya, termasuk Megawati, juga terdampak.

Megawati pun menemukan momentum dan menjadi salah satu politikus yang diperhitungkan ketika aktif di PDI pada masa pemerintahan Orde Baru, sampai akhirnya Presiden Soeharto berhenti akibat gelombang protes Reformasi pada 1998.

Selain itu, Megawati juga sudah membuktikan dia bisa mempertahankan keberadaan PDI-P yang sempat menjadi oposisi dan berada di dalam pemerintahan.

"Karena orang-orang besar yang saya sebutkan tadi besar dan lahir karena turbulensi hebat ya di dalam negeri. Bahkan punya 'ancaman-ancaman' dari luar juga," ucap Agung.

Baca juga: Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang Tidak Bekerja untuk Rakyat, Out

"Jadi kalau memang mau melahirkan pemimpin besar lagi ya PDI-P saya kira ini momen yang pas," sambung Agung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P pada periode 2025-2030.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat membacakan rekomendasi eksternal dalam penutupan rakernas kelima PDI-P, Minggu (26/5/2024).

Permintaan DPD itu merupakan poin ke-17 dalam rekomendasi eksternal rakernas.

Baca juga: Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya Ratu Preman Lho...

"17. Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan di lokasi rakernas, Ancol, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com