Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik perusahaan jasa travel umroh, Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur mengaku tidak melayani perjalanan ibadah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke tanah suci.

Pernyataan tersebut Fuad sampaikan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) SYL di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (28/5/2024).

“Di sini saya ingin menjelaskan bahwa kami tidak melayani perjalanannya Pak Syahrul,” kata Fuad saat ditemui awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Fuad mengaku perusahaannya hanya pernah diminta untuk melakukan reservasi pembelian tiket kelas bisnis ke Arab Saudi pada akhir tahun 2022.

Baca juga: Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Saat itu, pihak Kementerian Pertanian (Kementan) meminta perjalanan ibadah ke tanah suci.

“Cukup besar (biayanya). Saya mesti jujur karena bahwa disini mayoritas pakai bisnis class ya,” tutur Fuad.

Namun, karena para pegawai Maktour Travel mendengar Kementan akan menemui pemerintah kerajaan Saudi, akhirnya mereka membantu reservasi tiket.

Politikus Partai Golkar tersebut mengungkapkan, selama ini perusahaannya tidak melayani sebatas penjualan tiket. Pihaknya hanya menjual paket perjalanan umroh.

“Dibayar, dibayarkan. Jadi ada dibayarkan oleh Kementerian (Pertanian) ya itu titipan,” tuturnya.

Fuad mengatakan, perjalanan SYL ke Arab Saudi itu benar adanya dan tidak fiktif. Hanya saja, mengenai ibadah umroh SYL di luar wewenangnya.

Pihak Kementan mengurus sendiri operasional ibadah umroh seperti hotel dan lainnya.

“Kita tahu kan akhir tahun kalau di mana pun negara bukan cuma di Indonesia padatnya luar biasa. Jadi kami karena dadakan kami tidak melakukan reservasi hotel,” ujar Fuad.

Dalam perkara TPPU ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Makassar selama beberapa hari berturut-turut.

Mereka juga menyita sebuah rumah mewah bernilai Rp 4,5 miliar.

Baca juga: Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Sementara, dalam perkara pokoknya, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.