Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Kompas.com - 27/05/2024, 20:51 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menerima penghargaan Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai Penerapan SPBE Terbaik kategori Lembaga Pemerintahan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

“Saya kira ini adalah salah satu penghargaan yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR itu sudah ada di jalur yang benar dan ke depan harus lebih baik lagi," tutur Indra lewat siaran persnya, Senin (27/5/2024).

Hal tersebut disampaikan Indra sesaat setelah menerima penghargaan Digital Government Award di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi berpesan bahwa lembaga tidak boleh memiliki terlalu banyak aplikasi.

"Yang penting, aplikasi itu bisa memudahkan publik atau masyarakat dalam mengaksesnya," tuturnya.

Terkait dengan akses publik, saat ini Setjen DPR RI juga tengah melakukan proses desain ulang terhadap pengelolaan situsnya.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari Setjen DPR dalam meningkatkan pelayanan informasi, terutama bagi masyarakat untuk dapat mengakses produk-produk hukum, seperti perundang-undangan dan kinerja DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi parlemen," tuturnya.

Baca juga: Tanggal 1 Oktober Dilantik Jadi Anggota DPR, Denny Cagur: Sudah Jahit Jas, Deg-degan Nunggunya

Sebagai informasi, pada agenda SPBE Summit 2024 itu, turut diluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital.

Super app INA Digital merupakan aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi yang diintegrasikan menjadi satu. Aplikasi ini akan mulai dijalankan pada September-Oktober 2024 mendatang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com