Salin Artikel

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya telah memberikan surat tugas kepada kader yang menjadi para kepala daerah untuk memperkuat konsolidasi menjelang Pilkada 2024.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar tidak ada kader banteng yang kemudian dibajak oleh partai lain menjelang pelaksanaan kontestasi daerah yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang.

"PDI-P mengeluarkan surat tugas, bukan rekomendasi, tapi surat tugas kepada kepala-kepala daerah dari internal partai yang dianggap berhasil untuk diberikan surat tugas untuk melaksanakan konsolidasi kemenangan di 3 pilar partai, untuk melakukan komunikasi politik di masing-masing wilayahnya," kata Djarot dalam konferensi pers di lokasi Rakernas Kelima PDI-P, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Konsolidasi itu perlu dilakukan, menurutnya, untuk memperkuat elektabilitas bakal calon kepala daerah di masyarakat yang kelak akan diusung. 

Berhasil atau tidaknya hasil konsolidasi itu nantinya akan tercermin di dalam survei yang dilakukan, sebelum akhirnya DPP PDI-P mengambil keputusan untuk mencalonkan mereka.

"Ini dimaksudkan bahwa mereka mendapatkan betul-betul penugasan dari DPP partai. Karena kalau enggak begitu, tadi benar istilahnya apa, dicuri dan mencurikan diri," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Djarot menambahkan, pemberian surat tugas dan konsolidasi dilakukan demi menanamkan benih kesetiaan kader terhadap partai.

Setiap kader PDI-P diharapkan memiliki komitmen terhadap partainya. Terlebih penting, tambah Djarot, komitmen pada konstitusi.

"Ini komitmen kita karena di dalam politik PDI Perjuangan, ada kesetiaan. Bukan hanya kesetiaan terhadap partai tapi kesetiaan kepada rakyat, konstitusi," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/24/19332241/upaya-pdi-p-agar-kader-berprestasi-tak-dibajak-partai-lain-saat-pilkada-beri

Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke