Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ungkap Andika Perkasa Sudah Pegang KTA PDI-P

Kompas.com - 24/05/2024, 17:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.cpm - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI-P.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Eh Pak Andika ini dia-nya kesengsem (jatuh hati) sama PDI Perjuangan lho. Sekarang dia nya KTA-nya PDI perjuangan lho," ujar Megawati sebagaimana dilansir siaran YouTube PDI-P pada Jumat sore.

Baca juga: Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Mendengar pernyataan Megawati itu, Andika yang mengenakan kemeja merah dengan logo PDI-P langsung tertawa dan menganggukkan kepalanya.

Sementara itu hadirin menyoraki dan bertepuk tangan.

Megawati kemudian berpesan kepada Andika agar jangan sampai suatu hari ia mengkhianati PDI-P.

"Asal jangan mbalelo (berkhianat) saja kapan-kapan yaa," ujar Megawati yang langsung mendapat sorak sorai hadirin.

"Biarin dah kedengaran sama semua nih. Aih gawat deehh," lanjutnya sambil berkelakar.

Dalam kesempatan itu, Andika Perkasa sempat menarik perhatian Megawati ketika kehadirannya disambut meriah oleh kader pada Rakernas V PDI-P.


Mula-mula, Megawati menyapa para tokoh purnawirawan TNI dan Polri yang hadir di rakernas tersebut.

Megawati menyapa mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto yang hadir.

Setelahnya, Megawati menyapa Andika Perkasa.

"Lalu ada Pak Andika Perkasa," ujar Megawati yang langsung disambut sikap hormat Andika Perkasa.

Andika yang semula duduk langsung berdiri saat disapa Megawati dan langsung memberikan tanda hormat.

Kemudian para peserta rakernas dan tamu undangan riuh menyoraki Andika.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com