Soal Kemungkinan PDI-P Tentukan Sikap Politik di Rakernas, Budi Arie: Terserah Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi enggan mengomentari rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang akan menyatakan sikap politik dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) Kelima mereka hari ini, Jumat (24/5/2024).

Budi Arie menuturkan, sikap politik partai berlambang Banteng Moncong Putih itu merupakan hak organisasi PDI-P.

“Itu hak politiknya PDI-P, haknya setiap organisasi untuk memutuskan (sikap politik) sesuai dengan aspirasi dan keinginan organisasi tersebut,” kata Budi Arie dalam konferensi pers, Jumat (25/4/2024).

Projo yang mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka enggan ikut campur terhadap sikap PDI-P.

Budi Arie yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga menyatakan, pemerintah pun tidak akan ikut campur atas sikap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

“Posisi pemerintah tidak campur, itu haknya (PDI-P) terserah mau mutusin apa saja kita enggak mau ikut campur,” kata Budi Arie.

“Kita enggak ikut campur, terserah organisasi mau di luar (pemerintahan) boleh, enggak juga enggak apa-apa, terserah saja kita enggak ikut campur dalam mengambil keputusan begitu,” ucapnya.

Sebagai informasi, Rakernas PDI-P digelar selama tiga hari mulai hari ini hingga Minggu (26/5/2024) di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sempat menyebut rakernas akan membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Namun demikian, Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDI-P berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan kebijakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hasto memberikan sinyal bahwa PDI-P akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rakernas PDI-P dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.