Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Kompas.com - 23/05/2024, 13:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, sangat menguntungkan bagi bangsa dan negara jika Presiden Joko Widodo setelah lepas masa jabatan presiden menjadi penasihatnya di pemerintahan.

Hal itu disampaikan ketika ditanya dalam wawancara sebuah stasiun televisi mengenai kabar Jokowi menjadi penasihat pemerintahan Prabowo-Gibran setelah purnatugas sebagai Presiden RI.

"Saya kira ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin," kata Prabowo, dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan banyak negara yang juga menggunakan presiden atau pemimpin negara sebelumnya sebagai seorang penasihat pemerintahan.

Ia mencontohkan negara Singapura yang menjadikan mantan perdana menterinya masuk kabinet pemerintahan sebagai seorang minister mentor.

"Ini juga terjadi di banyak negara lain. Kita juga punya mekanisme, kita ada Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan RI ini menilai, pengalaman Jokowi sebagai Kepala Negara semestinya tidak dibiarkan saja setelah purnatugas.

Justru sebaliknya, pengalaman tersebut harus bisa dimanfaatkan negara untuk kebaikan ke depan.

Baca juga: Prabowo Koreksi Istilah Makan Siang Gratis: Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Namun, menurutnya, hal itu juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi saat ini.

Salah satunya yaitu Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi, saya kira pengalaman yang dimiliki oleh beliau (Jokowi) sangat bagus kalau bisa kita terus dimanfaatkan oleh negara. Sama juga Presiden SBY, presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang kan Ibu Megawati masih di BRIN, di BPIP. Saya kira ini suatu tradisi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Jokowi akan mengakhiri masa kepemimpinan periode kedua pada 20 Oktober 2024.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian akan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Peluang Jokowi akan diposisikan sebagai salah satu penasihat bagi Prabowo pernah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com