Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Kompas.com - 22/05/2024, 15:51 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga supaya mencegah kekeliruan dalam menjalankan kewenangan dan program karena mudah tersebar di media sosial akibat tuntutan masyarakat semakin tinggi.

"Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan. Ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Jokowi juga mengingatkan program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar di masa mendatang karena tuntutan pembangunan.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan persaingan antarnegara bakal semakin ketat.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun


"Dan juga kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara yang berkembang," ucap Jokowi.

"Sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan. Ketepatan itu sangat diperlukan," sambung Jokowi.

Jokowi mengimbau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berinovasi dalam penggunaan teknologi buat menjalankan tugas.

"Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform early detection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain," ujar Jokowi.

Baca juga: Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Mantan wali kota Solo ini lantas menganalogikan kinerja BPKP dengan pembangunan rel kereta.

Ia menyebutkan, BPKP yang memastikan agar rel yang dibangun lurus, begitu pun memastikan agar kereta tersebut berjalan cepat dan tepat sampai tujuan.

Hal ini sejalan dengan peran besar BPKP yang terus mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu," ujar Jokowi.

Baca juga: Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Jokowi mengatakan, jika banyak dihambat, pembangunan bakal mandek bahkan jalan di tempat. Ia pun menyebutkan tidak akan ada lagi yang mau menjadi pimpinan proyek.

"Kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja'. Kan lucu, biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas, tepat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com