Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Kompas.com - 19/05/2024, 17:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berpandangan, keluarga dari kalangan ekonomi menengah adalah yang paling kesulitan dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal saat ini.

Anies mengatakan, keluarga kelas menengah punya nasib berbeda dengan keluarga makmur yang mampu membiayai kuliah mereka sendiri maupun keluarga miskin yang dapat memperoleh beasiswa untuk berkuliah.

"Masalahnya begini. Yang masyarakat makmur, keluarga makmur, mereka sanggup membiayai. Yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Yang kesulitan itu adalah mahasiswa dari keluarga tengah. Mau dibilang miskin dia tidak miskin. Mau dibilang makmur dia keluarganya belum makmur," ujar Anies di Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu (19/5/2024).

Baca juga: Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Anies menilai, alokasi anggaran pendidikan harus ditambah demi mengurangi beban keluarga yang kondisi ekonominya menengah.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini pun mengingatkan betapa pentingnya pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial seseorang.

"Di Indonesia, pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Yang mendapatkan akses pendidikan tinggi, derajat kesempatan pekerjaannya lebih tinggi, kesempatan sejahtera lebih tinggi," ujar Anies.

"Karena itulah mengapa pendidikan tinggi itu harus dapat alokasi yang lebih banyak, sehingga tidak mengalami situasi seperti sekarang. Kalau seperti ini diteruskan, maka mereka yang bisa kuliah adalah dari orangtua yang sudah kuliah dan makmur. Yang keluarganya belum kuliah belum makmur enggak pernah bisa kuliah nantinya," kata dia.

Baca juga: Soal UKT Naik, Pengamat: Anggaran Pendidikan Indonesia Tidak Lebih Besar dari Bansos

Di sisi lain, Anies mengakui bahwa biaya untuk pendidikan tinggi memang mahal.

Namun, ia mengingatkan, negara harus memutuskan kepada siapa biaya pendidikan tinggi itu mesti dibebankan.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak supaya semua orang bisa merasakan pendidikan tinggi.

"Kalau biaya itu dibebankan kepada keluarga, lebih besar daripada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah makmur," ujar dia.

Kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi ramai di media sosial X beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Baru-baru ini, juga viral uang pangkal Universitas Indonesia (UI) yang mencapai Rp 161 juta untuk mahasiswa sarjana dan vokasi jalur seleksi mandiri Pendidikan Kedokteran.

Di sisi lain, mahasiswa jalur seleksi mandiri juga membayar biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang terbagi menjadi empat kelompok dalam tahun ajaran 2024/2025. Sebaliknya, hanya ada satu kelompok IPI pada periode sebelumnya.

Pada 2023/2024, IPI hanya ditujukan untuk mahasiswa vokasi, sarjana non-reguler, dan sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) lewat seleksi mandiri, dengan angka terbesar mencapai Rp 40 juta pada Fakultas Ilmu Komputer.

Akibatnya, banyak pihak menyoroti kenaikan biaya kuliah di UI yang dinilai semakin membebani mahasiswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com