Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proporsional.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, penyusunan pansel secara rasional-proporsional perlu dilakukan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik.

Busyro juga menekankan perlunya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam pembentukan pansel nanti.

Baca juga: Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

"Kami mengajak dan meminta dengan sangat kepada Presiden dalam proses pansel calon pimpinan KPK untuk memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional di dalam pansel sebagai unsur utama, bersama unsur pemerintah dengan proporsi jumlah keterwakilan yang lebih pada unsur masyarakat," kata Busyro dalam surat yang diterbitkan di Yogyakarta, 13 Mei 2024, diterima Kompas.com, Rabu (15/5/2024).

Mantan pimpinan KPK ini juga meminta Jokowi memastikan sikap keterbukaan, etika, politik dan moralitas demokrasi.

Caranya dengan mengajukan jumlah calon pansel tiga kali jumlah pansel yang dimuat di media massa dalam waktu dua pekan.

Baca juga: Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Tujuannya agar masyarakat secara konkret diberi hak partisipasi aktif menilai dan memberikan kritik atas rekam jejak moralitas, integritas dan profesionalitas para calon panitia seleksi.

"(Kemudian Jokowi) memberikan respos positif atas penilaian dan masukan masyarakat tersebut dengan menggantinya dengan calon lain yang selektif sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kriteria autentik kualitas kepribadian dan rekam jejak serta independensi pimpinan KPK," kata Busyro.

Ia juga menyebut, pembentukan pansel pimpinan KPK merupakan momentum memulihkan citra KPK yang telah dirusak pimpinan KPK saat ini.

Baca juga: Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

"Dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan unggul serta penuh independensi. Sekaligus sebagai momentum masyarakat untuk berpartisipasi secara penuhdalam gerakan bersama pemberantasan korupsi," tandasnya.