Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 14/05/2024, 15:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kriteria soal nama-nama kandidat panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) 2024-2029.

Menurut Presiden, nama-nama yang masuk dalam susunan pansel nantinya harus tokoh yang baik dan punya integritas dalam pemberantasan korupsi.

"Ya tokoh yang baik lah, yang punya integritas, yang concern terhadap pemberantasan korupsi, saya kira banyak sekali, tinggal nanti dipilih," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Baca juga: Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Presiden pun menjelaskan, saat ini pihaknya baru mempersiapkan soal susunan Pansel Capim KPK.

Pada Juni mendatang, kata Jokowi, susunan pansel dipastikan sudah selesai dan bisa diumumkan ke publik.

"Ini baru disiapkan, nanti Juni lah sudah kita selesaikan," kata Jokowi.

"Iya (diumumkan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota anggota dari pansel," tegasnya.

Baca juga: Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, sembilan nama anggota pansel capim KPK periode 2024-2029 harus sudah di meja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akhir Mei 2024.

Sebab, pada Juni 2024, mereka akan langsung bekerja melakukan seleksi capim KPK.

Tenaga Ahli KSP Yusuf Gumilang menyebut ada faktor kejar waktu dalam pembentukan pansel capim KPK kali ini.

"Jadi intinya ini untuk menjamin tepat waktu karena akhir bulan harus naik ke Setneg dan Juni harus sudah mulai bekerja panselnya," ujar Yusuf dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/5/2024).

Baca juga: KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

Diketahui, pansel capim KPK periode 2024-2029 sebanyak sembilan orang yang terdiri dari lima perwakilan pemerintah dan empat perwakilan masyarakat sipil.

Menurut Yusuf, komposisi tersebut merupakan komposisi yang ideal untuk segera mendapatkan capim KPK berikutnya sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Ini adalah komposisi yang ideal untuk di waktu yang tersisa ini agar semuanya tetap ada on schedule," katanya.

Di sisi lain, meski komposisi didominasi unsur pemerintah, pihaknya menjamin bahwa pemerintah bekerja secara serius untuk memastikan pansel ini dapat diterima publik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com