Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Kompas.com - 13/05/2024, 14:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih harus mengimpor beras. Namun, jumlahnya hanya sebagian kecil, tidak sampai 5 persen dari kebutuhan nasional.

Diketahui, kuota impor beras sebelumnya ditetapkan mencapai 2 juta ton. Kemudian kuota ditambah 1,6 juta ton sehingga totalnya mencapai 3,6 juta ton.

Mulanya Jokowi mengungkapkan, harga beras naik drastis meski masih bisa dikendalikan.

Baca juga: Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

"Tetapi juga masih kurang. Oleh sebab itu, sebagian kecil, berapa persen Pak Dirut? Enggak ada 5 persen, kita harus impor," kata Jokowi saat memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram di di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024).

Jokowi menuturkan, beras itu diimpor dari sejumlah negara. Dia bilang, ketersediaan beras menjadi penting lantaran penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa.

"(Impor beras) Ada yang Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, Pakistan, harus impor beras," tutur dia.

Lebih lanjut ia menyampaikan, menstabilkan harga beras tidak mudah. Jika harga beras tinggi, petani akan senang namun masyarakat akan mengeluh.

Begitu juga sebaliknya, petani akan mengeluh jika harga beras jatuh di pasaran.


Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

"Jadi pemerintah nih kadang-kadang berada pada posisi yang tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat senang, tetapi petani juga senang," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, sejumlah menteri dan penjabat turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Plt. Bupati Muna Bahrun, dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Nasional
Sentil Saksi yang Sebut Ahli Uji Beban Tol MBZ seperti “Dewa”, Hakim: Jangan Belagu

Sentil Saksi yang Sebut Ahli Uji Beban Tol MBZ seperti “Dewa”, Hakim: Jangan Belagu

Nasional
Kejagung Sita 8 Aset Surya Darmadi, di Antaranya Ritz-Carlton Hotel di Jaksel

Kejagung Sita 8 Aset Surya Darmadi, di Antaranya Ritz-Carlton Hotel di Jaksel

Nasional
Banyak Kebijakan Kontroversial, Politisi PDI-P Harap Tak Jadi Bom Waktu buat Pemerintahan Prabowo

Banyak Kebijakan Kontroversial, Politisi PDI-P Harap Tak Jadi Bom Waktu buat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Caleg PKS Merangkap Jadi KPPS, MK Putus 2 TPS di Sorong Pemilu Ulang

Caleg PKS Merangkap Jadi KPPS, MK Putus 2 TPS di Sorong Pemilu Ulang

Nasional
Saksi Sebut 12 Truk Seberat 360 Ton Digunakan untuk Uji Beban Tol MBZ

Saksi Sebut 12 Truk Seberat 360 Ton Digunakan untuk Uji Beban Tol MBZ

Nasional
Di Hadapan Wamenkes, Anggota DPR Minta KRIS Ditunda dan Dikaji Lagi

Di Hadapan Wamenkes, Anggota DPR Minta KRIS Ditunda dan Dikaji Lagi

Nasional
Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya

Kebut Proyek IKN Dianggap Sinyal Jokowi Ragukan Komitmen Penerusnya

Nasional
TNI AL Dapat Hibah Kapal Korvet Bekas dari Korsel Produksi 1988

TNI AL Dapat Hibah Kapal Korvet Bekas dari Korsel Produksi 1988

Nasional
Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dan Kuatnya Aroma Politik Dinasti

Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dan Kuatnya Aroma Politik Dinasti

Nasional
Kala Putusan MA Bikin 'Maju Kena, Mundur Kena'....

Kala Putusan MA Bikin "Maju Kena, Mundur Kena"....

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Drone' Liar di Kejagung | Upaya Bela Diri Anak SYL

[POPULER NASIONAL] "Drone" Liar di Kejagung | Upaya Bela Diri Anak SYL

Nasional
Putusan MA Dinilai Justru Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Putusan MA Dinilai Justru Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Nasional
PAN Tolak Kader PDI-P Jadi Cawagub Khofifah di Pilkada Jatim

PAN Tolak Kader PDI-P Jadi Cawagub Khofifah di Pilkada Jatim

Nasional
PAN Umumkan Bacagub di Maluku, Jambi dan Kaltim

PAN Umumkan Bacagub di Maluku, Jambi dan Kaltim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com