Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Kompas.com - 07/05/2024, 17:33 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan calon presiden Anies Baswedan meminta tak ada pihak yang menggunakan diksi merendahkan untuk melabeli pihak yang berbeda pandangan.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sempat meminta presiden terpilih Prabowo Subianto agar tak memasukkan orang toxic dalam pemerintahan ke depan.

Baca juga: Luhut Ingatkan soal Orang Toxic, Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

“Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan,” sebut Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, pemerintah tak boleh merasa terganggu dengan pihak yang berbeda pandangan.


Pasalnya, demokrasi mesti dibangun dengan membuka diri, mengakomodasi tak hanya suara-suara yang sama tapi juga yang berbeda.

“Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi, satu hal, hormati perdebaan itu,” sebut dia.

Baca juga: Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang Toxic, Jokowi: Benar Dong

Anies khawatir demokrasi di Tanah Air terancam jika pihak yang berbeda pandangan selalu dianggap buruk.

“Ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi, yang berbeda dianggap meracuni. Belum tentu,” paparnya.

“Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari, pelan-pelan makin luntur,” imbuh dia.

Pesan Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar PandjaitanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (7/2/2024). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan
Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo agar berhati-hati memilih figur yang akan dimasukkan ke dalam kabinet mendatang.

"Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam pidatonya di Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menyatakan bahwa Luhut hanya memberi saran agar Prabowo memperhatikan pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet.

Baca juga: Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

"Pak Luhut menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan," kata Jodi, Minggu (5/5/2024).

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pernyataan Luhut bakal dipertimbangkan oleh Prabowo.

"Apa yang disampaikan menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco kepada Kompas.com, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com