Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Kompas.com - 02/05/2024, 19:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino meyakini, masyarakat luas memahami bahwa partainya memprioritaskan Anies Baswedan untuk kembali maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Wibi mengeklaim, mayoritas warga Jakarta ingin Anies kembali memimpin karena kinerjanya selama periode 2017-2022 lalu sangat dirasakan.

"Untuk Nasdem ya sebenarnya publik Indonesia sudah tahu lah prioritas itu ke siapa, kita pasti menginginkan our former governor Bapak Anies Rasyid Baswedan untuk kembali ke Jakarta," ujar Wibi saat ditemui di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2024).

"Ini sebenarnya bukan inginnya Nasdem, tapi inginnya majority masyarakat Jakarta. Kinerja beliau selama 5 tahun terakhir ini sangat amat dirasakan," sambungnya.

Baca juga: Nasdem: Anies Top Priority Jadi Cagub DKI

Wibi mengatakan, sangat disayangkan apabila Anies tidak kembali ke Jakarta setelah kalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa Nasdem memiliki nama-nama lain untuk dijagokan di Pilkada Jakarta.

"Sayang sekali kalau beliau itu tidak kembali ke Jakarta membangun Jakarta ke depan. Tapi secara internal juga kita punya nama-nama yang lain ada Bang Ahmad Sahroni, gubernur Tanjung Priok mungkin bisa naik step menjadi gubernur Jakarta. Ada nama Mba Okky Asokawati juga mantan anggota DPR RI," jelas Wibi.

Lantas, apakah terbuka peluang Anies diduetkan maju di Pilkada Jakarta?

Wibi mengatakan, saat ini DPP Nasdem masih mengkaji kemungkinan menduetkan Anies-Sahroni pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kita di DPW ini memang lebih kepada konsolidasi struktural, mempersiapkan infrastruktur partai, bila mana nanti sudah diputuskan oleh tingkat pusat, kita kerja bisa secara optimal," kata dia.

Baca juga: Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan, Anies Baswedan merupakan tokoh yang menjadi prioritas utama bagi Nasdem untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

"Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino, habis itu yang lain-lain kita lihat nanti," kata Willy di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024). 

Willy mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menawarkan Anies untuk kembali maju sebagai cagub DKI melalui partai tersebut.

Namun, hingga kini Nasdem masih menunggu jwaban Anies yang menurutnya masih butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut.

Baca juga: Ditanya soal Pilkada DKI Jakarta, Anies: Kasih Jeda Dulu

Willy mengatakan, Nasdem pun tidak masalah apabila Anies menolak tawaran untuk menjadi cagub DKI Jakarta.

"Jadi apa pun keputusan Mas Anies kita support karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun nasional. Kita tunggulah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," kata Willy.

Ketika dikonfirmasi soal tawaran tersebut, Anies mengaku ingin rehat setelah menyelesaikan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sekarang kita rehat dulu," kata dia singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com