Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

KOMPAS.com – Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki potensi besar untuk menjadi daerah maju berkat kekayaan alamnya dalam sektor pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kalbar agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar diharapkan mampu menetapkan skala prioritas yang dianggap paling berdampak bagi masyarakatnya.

Salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian adalah penanganan kemiskinan, terutama melalui implementasi reformasi birokrasi tematik.

Baca juga: Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya implementasi reformasi birokrasi tematik, terutama dalam penanganan stunting dan penurunan kemiskinan, dengan melibatkan berbagai sektor secara lintas sektor.

"Pemprov Kalbar harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak, sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak langsung untuk rakyat," jelasnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa (23/4/2024).

Dari segi peningkatan sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kalbar mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan pada 2024. 

Usulan tersebut telah disetujui dan terdiri dari 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Ratusan Pegawai Honorer di Brebes Demo Kantor Pemkab, Minta Diangkat Jadi PPPK

Peran ASN dalam mengubah wajah birokrasi

DOK. Humas Kemenpan-RB Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar, Pontianak, Selasa (23/4/2024).

Lebih lanjut, Anas menekankan pentingnya peran ASN yang telah dan akan mengabdi di Kalbar dalam mengubah wajah birokrasi.

Birokrasi diharapkan tidak hanya dianggap sebagai tumpukan kertas, tetapi harus memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan memiliki daya saing tinggi, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembangunan struktur digital yang kuat, kompetensi digital yang memadai, dan budaya digital yang melekat, agar sejalan dengan komitmen transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Baca juga: Dorong Efisiensi, Semen Baturaja Perkuat Transformasi Digital

ASN diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam implementasi teknologi tersebut dalam penyediaan layanan publik.

“Dalam hal transformasi digital, akselerasi transformasi digital dan profesionalitas ASN juga perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” ucap Anas.