MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, sebagian penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan formalitas.

Hal ini disampaikan hakim MK Enny Nurbainingsih saat membacakan pertimbangan putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin, Senin (22/4/2024).

"Penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik," kata Enny, Senin.

Baca juga: MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Enny menyatakan, Bawaslu semestinya memberi manfaat lebih baik untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Oleh sebab itu, MK menilai peru ada perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakan bila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.

"Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan, atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah," ujar Enny.

Enny menyebutkan, bila perubahan tersebut tidak dilakukan akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

"Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas," kata dia.