Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Indonesia akan mempercepat transformasi digital pemerintahan (government tech/GovTech) yang diberi nama INA Digital lewat bantuan tim Tony Blair Institute.

Dia mengungkapkan, tim Tony Blair telah berkunjung ke kantor kementeriannya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengkoordinasikan transformasi digital tersebut.

Hal ini dikatakan Azwar Anas usai pertemuan antara Presiden Jokowi dan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/4/2024).

"Pak Tony Blair ke kantor KemenPAN-RB, beliau meyakinkan tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi. Oleh karena itu, ini terus berjalan," kata Azwar Anas usai pertemuan itu, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Baca juga: Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Dia menyampaikan, Tony Blair menilai apa yang telah dikerjakan di Indonesia terkait transformasi digital sudah cukup atraktif.

Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah mengonsepkan INA Digital.

Kepala Negara pun sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (GovTech).

"Kami sendiri didampingi tim Tony Blair Institute di kantor KemenPAN-RB untuk mempercepat akselerasi transformasi digital ini. Kami dengan tim TBI telah ke Inggris, Estonia, dan beberapa negara untuk mengeksekusi langkah-langkah ini," ujar Azwar Anas.

Baca juga: Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Lebih lanjut, Azwar Anas mengungkapkan, tim Tony Blair Institute meminta Indonesia segera merilis INA Digital dalam waktu dekat sebagai sistem digital pemerintah Indonesia.

INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.

Sejauh ini, aplikasi kementerian/lembaga tercecer dengan jumlah mencapai 27.000 lebih aplikasi.

"Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat. (Karena harus) download satu-satu. Dan sekarang kita bekerja keras maraton setidaknya untuk sembilan kementerian/lembaga (lebih dahulu)," kata Azwar Anas.

Baca juga: Menpan-RB Matangkan INA Digital yang Akan Percepat Layanan Digital Pemerintah