Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah Tekan PDI-P untuk Rebut Kursi Ketua DPR

Kompas.com - 31/03/2024, 17:27 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengaku tidak ada upaya tekan menekan PDI Perjuangan agar Golkar memperoleh kursi ketua DPR RI.

Pernyataan ini Dave sampaikan ketika dimintai tanggapan mengenai tudingan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Golkar menekan PDI-P dengan tujuan merebut kursi pucuk pimpinan DPR.

“Wah, saya gak tahu soal tekan menekan, kita hanya bisa kerja, kerja, kerja saja,” kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/3/2024).

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Ditekan Golkar yang Ingin Rebut Kursi Ketua DPR

Selain itu, Dave menepis bahwa ada agenda merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) sebagaimana tudingan Hasto.

“Setahu saya, tidak ada langkah apa pun menuju revisi UU MD3,” kata Dave.

Adapun Hasto sebelumnya mengungkapkan bahwa PDI-P tengah ditekan Partai Golkar dengan tujuan menduduki posisi ketua DPR RI.

Menurut Hasto, Partai Golkar ingin menggulirkan Revisi UU MD3.

 

Dengan demikian, pucuk pimpinan DPR tidak secara otomatis dipegang PDI-P yang meraup suara terbanyak dalam Pemilu 2024.

"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat (revisi UU) MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Baca juga: Disebut Tekan PDI-P untuk Rebut Kursi Ketua DPR, Golkar: Jangan Gampang Menuding

Hasto mengatakan, tindakan serupa juga pernah coba dilakukan pada 2014 lalu.

Saat itu, partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto ingin meloloskan Revisi UU MD3.

Saat itu, kata Hasto, terdapat operasi yang menghabiskan 3 juta dollar Amerika Serikat untuk merebut kursi puncak DPR RI.

"Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3, saya mendengar konon itu habis 3 juta dollar AS itu untuk melakukan operasi politik di DPR," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com