Tinjau Panen Padi di Sigi Sulteng, Jokowi: Hasilnya Bagus, Bisa 6,2 Ton per Hektare

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau panen padi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam kunjungan kerjanya pada Rabu (27/3/2024).

Berdasarkan hasil tinjauannya, Jokowi menilai hasil panen padi di Sigi bagus. Hasil panen padi di wilayah tersebut mampu mencapai 6,2 juta ton per hektare.

"Saya ingin melihat panen besar yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan hasilnya saya lihat bagus. Per hektare bisa 6 sampai 6,2 ton per hektarenya, artinya baik," ucap Jokowi usai meninjau panen padi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kendati hasilnya bagus, Jokowi mengungkapkan, pemerintah tetap mendorong percepatan penanaman kembali. Lewat percepatan, jumlah produksinya pun akan meningkat.

Baca juga: Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam, Jokowi: Semua Rakyat Senang, Angkanya Telak 3-0

Percepatan penanaman kembali itu dilakukan di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

"Oleh Pak Mentan (Amran Sulaiman) didorong untuk mempercepat penanaman kembali sehingga setelah dipanen langsung diolah tanahnya dengan traktor, dengan mesin-mesin yang dengan mekanisasi yang lebih modern. Dan ini akan mempercepat dimulainya penanaman kembali," ucap Jokowi.

Sementara itu dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, seorang petani lokal bernama Sampurno, berbagi pengalaman tentang panen di Pandere, Kabupaten Sigi, dengan luas tanah pertanian yang mencapai 200 hektare.

Baca juga: Gugatan Pilpres, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Presiden Jokowi Atur Pemilu 2024 Sedemikian Rupa untuk Menangkan Paslon 02 dalam 1 Putaran

Ia bercerita bisa memanen 5-6 ton per satu hektare sawah. Jumlah panen tersebut masuk dalama kategori yang baik.

Ia menyampaikan, petani di Sigi bisa melakukan panen hingga tiga kali setahun, meski ada beberapa kendala seperti ketersediaan pupuk dan bibit.

"Harapan kita petani di sini perhatian dari pemerintah, pupuknya, bibitnya harus diperhatikan, dengan pengairannya," ungkap Sampurno, menyatakan kebutuhan untuk dukungan lebih lanjut dari pemerintah.