Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan, Nilainya Masing-masing 1 Juta Dollar AS

Kompas.com - 26/03/2024, 13:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan.

"Untuk bantuan sudah kita sepakati bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan juga Sudan yang nilainya masing-masing 1 juta US Dollar," kata Muhadjir seusai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan, bantuan yang akan dikirimkan pemerintah fokus pada sektor kesehatan, sesuai permintaan pemerintah Sudan maupun pemerintah Mesir yang menangani pengungsi Palestina.

Baca juga: Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina

Retno menuturkan, khusus untuk Palestina, bantuan ini akan melengkapi beragam bantuan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023 lalu.

"Jika ditotal, bantuan yang berasal dari Indonesia baik dari pemerintah maupun non-pemerintah jumlahnya sudah 4.400 ton untuk Palestina yang mayoritas di antaranya diperuntukkan untuk Gaza," kata dia.

Retno menyebutkan, pemerintah pun tengah mempertimbangkan penyaluran bantuan melalui jalur udara karena sulitnya distribusi via jalur darat.

Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Suharyanto menambahkan, bantuan yang dikirimkan itu akan berasal dari dana siap pakai yang dimiliki BNPB.

Baca juga: Israel Peringatkan 4 Negara Ini terhadap Pengakuan Palestina

Saat ini pemerintah akan menginventarisir barang-barang apa saja yang akan dikirimkan ke Palestina dan Sudan.

"Kemudian kita akan angkut ya menggunakan pesawat Garuda, rencana kami dalam waktu secepat mungkin mudah-mudahan dalam minggu depan ini kita sudah bisa realisasikan," ujar Suharyanto.

Ia menyebutkan, pemerintah juga akan menghimpun barang-barang bantuan dari pihak-pihak nonpemerintah sehingga bisa jadi ada dua kali pengiriman bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com