Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang-orangnya Jokowi Disebut Bisa Dievaluasi jika Prabowo Sudah Menjabat Presiden

Kompas.com - 26/03/2024, 12:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno meyakini, pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap kabinet Prabowo Subianto tak akan berlangsung lama. Ia menduga, cawe-cawe Jokowi hanya akan terjadi selama mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menjabat sebagai Kepala Negara.

Ini disampaikan Adi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri kabinet Prabowo, calon presiden (capres) pemenang Pemilu 2024.

“Setelah tak lagi jadi presiden, saya meyakini pengaruh Jokowi soal urusan menteri akan sirna. Bahkan, orang-orang Jokowi yang telanjur jadi menteri bisa dievaluasi di kemudian hari oleh Prabowo,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Adi mengatakan, selama masih bertahta, Jokowi bisa memberikan pengaruh besar dalam penyusunan kabinet Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Bantah Jokowi Titip Menteri di Pemerintahan Prabowo, ProJo: Itu Gosip Saja

Apalagi, tak dapat dimungkiri bahwa Jokowi berperan besar mengantarkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 itu disebut-sebut tak lepas dari kekuatan Jokowi.

Oleh karena kontribusi tersebut, menurut Adi, tak heran jika kini presiden juga turut cawe-cawe menitipkan nama menteri.

"Problemnya menjadi rumit karena kemenangan Prabowo di 2024 tentu tak lepas faktor jokowi, itu sulit dibantah. Artinya, kemenangan Prabowo adalah perpaduan dua kekuatan politik besar, antara kekuatan Jokowi dan Prabowo," kata Adi.

"Dalam konteks inilah kemudian publik menganggap wajar jika urusan menteri pun Jokowi dinilai punya pengaruh. Apalagi posisi Jokowi masih presiden," tuturnya.

Namun, Adi bilang, secara prinsip, urusan menteri pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, tak ada pihak lain yang bisa ikut campur, termasuk presiden yang kini menjabat.

Terlebih, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat langsung, dan menteri menjadi urusan presiden.

"Undang-undang mengamanatkan presiden adalah satu-satunya veto player dalam menyusun kabinetnya,” jelasnya.

Kendati kabinet ke depan berpotensi diisi oleh sejumlah tangan kanan Jokowi, Adi yakin, Prabowo punya kekuatan untuk menentukan pemerintahannya sendiri.

“Soal menteri, pasti ada yang orangnya Jokowi, tapi soal berapa banyak, yang jelas Prabowo yang tentukan, terutama setelah dilantik jadi presiden,” kata Adi.

"Jadi pengaruh Jokowi untuk urusan kabinet mungkin masih terasa ketika posisinya masih presiden. Tapi, yakinlah, setelah tak lagi jadi presiden pengaruh bisa hilang otomatis. Itu hukum alam," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet ke depan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Menurut kabar yang beredar, beberapa nama tersebut merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ketua TKN Prabowo-Gibran Mengaku Tak Bahas Politik

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com