Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Akan Kawal Pengendara Motor di Jalur Penyeberangan Laut Saat Mudik Lebaran 2024

Kompas.com - 26/03/2024, 11:40 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan skema pengawalan bagi masyarakat yang hendak mudik dengan kendaraan roda dua sepeda motor di jalur-jalur penyeberangan laut selama momentum Hari Raya Idul Fitri 2024.

"Kita akan melakukan pengawalan untuk saudara-saudara kita yang menggunakan roda dua, dilakukan secara berkelompok," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Aan mengatakan, pengawalan kendaraan roda dua tersebut dilakukan di dua jalur penyeberangan perbatasan Pulau Jawa.

Baca juga: Mudik ke Brebes, Pedagang Mainan di Pasar Minggu Prediksi Bakal Habiskan Rp 8 Juta untuk Lebaran

Pengawalan akan dilakukan di perbatasan Jawa dan Sumatera, yakni Pelabuhan Merak-Bakauheni; dan perbatasan Jawa dan Bali, yakni Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

"Nanti dikawal oleh petugas sampai ke tempat tujuan ini berlaku untuk di penyeberangan Merak-Bakauheni kemudian di Ketapang-Gilimanuk," ungkap dia.

Selain itu, menurut Aan, pihaknya akan menerapkan sistem penundaan perjalanan atau delaying system dan zona penyangga atau buffer zone.

Skema rekayasa itu akan diberlakukan dalam rangka mengurai penumpukan antrean masuk pelabuhan.

Baca juga: Tarif Bus DAMRI Jakarta-Lampung Jelang Mudik 2024

Sebelumnya diberitakan, Polri dan kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan serangkaian skema rekayasa lalu lintas untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri 2024.

Polri dan instansi kementerian/lembaga lainnya turut menyiapkan bus gratis bagi masyarakat yang hendak mudik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor.

Baca juga: Polri Evaluasi Jalan Rusak Rawan Kecelakaan Jelang Mudik Lebaran 2024

Muhadjir mengatakan, pemudik lebih baik mengikuti program mudik gratis yang disediakan pemerintah ketimbang pulang kampung dengan mengendarai sepeda motor.

"Yang (pemudik) roda dua kita imbau untuk tidak (menggunakan kendaraan roda dua), lebih baik ikut mudik gratis. Toh, kita siapkan juga untuk mengangkut kendaraan roda duanya," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Muhadjir menuturkan, mudik gratis lebih baik karena bakal mengurangi beban lalu lintas serta risiko kecelakaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com