Bertemu Jokowi, KAMMI Laporkan Keluhan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dalam kesempatan itu, KAMMI menyampaikan sejumlah hal kepada Presiden. Salah satunya keluhan masyarakat mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

"Kami dari pengurus pusat KAMMI diterima audiensi oleh Presiden Republik Joko Widodo di Istana Merdeka.Apa yang disampaikan, tentu adalah pertama undangan, untuk bisa membuka muktamar KAMMI ke-13, yang akan dilaksanakan pada 21 Mei 2024 di NTB," ujar Ketua Umum KAMMI Zaky Ahmad Rivai usai pertemuan pada Senin.

Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen Berpotensi Gerus Pertumbuhan Ekonomi

"Kemudian juga isu-isu yang terjadi di tengah tengah kita. Isu-isu kerakyatan, terutama PPN pajak pertambahan nilai 12 persen yang menjadi keresahan masyarakat, itu juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden," jelasnya.

Merespons soal PPN, Presiden Jokowi menyatakan akan mempertimbangkan kenaikan pajak tersebut.

"Bapak Presiden sudah menjawab bahwa beliau akan mempertimbangkan kembali bersama dengan jajaran," lanjut Zaky.

Selain itu, KAMMI juga menyampaikan soal keluhan masyarakat mengenai kestabilan harga pangan jelang Idul Fitri.

Baca juga: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen dan Ancaman Inflasi

KAMMI mendorong agar pemerintah menjaga harga pangan agar tidak memberatkan masyarakat.

"Juga tidak lupa kami sampaikan adalah tentang Palestina. Kami sebagai gerakan mahasiswa, sebagai organisasi kepemudaan, ini konsisten untuk terus menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina," jelasnya.

Zaky mengungkapkan, pertemuan KAMMI dengan Presiden Jokowi merupakan permintaan dari pihak KAMMI.

Pasalnya, pengurus KAMMI ingin menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada Kepala Negara.

Selain mendengarkan sejumlah aspirasi masyarakat, Zaky menyebut bahwa Presiden Jokowi juga memberikan arahan.

Baca juga: Soal Kenaikan PPN, Ketua LPS: Lebih Bagus Sistemnya Diperbaiki

Yakni agar anak muda menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Menurut Presiden, Indonesia hanya punya waktu 15 tahun ke depan untuk bisa beranjak menjadi lebih maju.

"Karena waktunya, tadi kata Presiden, itu hanya 15 tahun kurang lebih, dan apakah kita bisa mengambil kesempatan atau tidak? Karena kalau tidak mungkin Indonesia akan bernasib seperti negara negara di Amerika Latin. Itu yang beliau sampaikan," kata Zaky.

"Dan kalau kita bisa mengambil kesempatan, itu kita bisa berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," tambahnya.