Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora Dito Ungkap Ada Potensi Aklamasi Airlangga Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 22/03/2024, 15:05 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar, Dito Ariotedjo mengungkapkan adanya potensi aklamasi untuk mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Peluang itu tercermin karena para pengurus Partai Golkar di daerah mendukung Airlangga kembali menjadi ketum partai berlambang pohon beringin itu dalam Munas Golkar Desember mendatang.

Pernyataan Dito disampaikan di tengah isu Presiden Joko Widodo bakal masuk ke Partai Golkar dan digadang-gadang menjadi ketua umum.

"Ya potensi (aklamasi) ada, tapi tetap Golkar itu partai yang terbuka, semua proses demokrasi bisa dilakukan, tapi ya sementara kita liat bagaimana semangat daerah, kepala daerah, dan voters ini nampaknya mengerucut ingin Bapak Airlangga kembali," kata Dito di di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dito Ariotedjo: Tampaknya Beliau Akan Fokus Multipartai

Dito bilang, percakapan mendukung Airlangga sebagai ketua umum sudah terjadi di internal, meski ada isu sejumlah nama juga digadang-gadang menjadi ketua umum.

Selain Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun diisukan mencalonkan diri sebagai ketum partai tersebut.

"Di internal, percakapan kemarin kan sudah bertemu daerah, dan daerah sih sangat apresiasi dengan Bapak Airlangga. Dan kemarin semua daerah di Bali ada pertemuan, itu menginginkan kembali agar pada Munas Desember untuk kembali maju sebagai Ketum Partai Golkar," ucapnya.

Dito membenarkan dukungan terhadap Airlangga sudah dinyatakan dalam surat pernyataan saat pertemuan di Bali tersebut.

Aspirasi pengurus Partai Golkar di daerah itu pun sudah disampaikan langsung kepada Airlangga.

"Ya benar, benar. Sudah disampaikan. Itu kan aspirasi daerah yang enggak bisa kita bendung," jelasnya.

Baca juga: Dave Laksono: Airlangga Berhasil Menaikkan Suara Golkar, buat Apa Munaslub?

Sebagai informasi, rencana mengusung Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar akan diputuskan secara resmi dalam rapat kerja nasional Majelis Pertimbangan Ormas MKGR pada Juli 2024.

Dukungan kepada Airlangga ini mengalir di tengah munculnya isu yang menyebut Presiden Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya.

Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi karya kekaryaan Partai Golkar.

Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sendiri.

Baca juga: Golkar Masih Pertimbangkan Ridwan Kamil Maju Pilgub DKI atau Jabar

Dikutip dari AD/ART Partai Golkar yang diunduh dari situs resmi partai tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.

Beberapa di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Selain itu, orang tersebut juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi selama satu periode penuh.

Melihat dua syarat di atas, Jokowi tampaknya tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Golkar karena ia belum menjadi kader Golkar dan pernah tercatat sebagai kader partai lain, yakni PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com