Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Kompas.com - 19/03/2024, 11:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komite I DPD RI yang telah membahas Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sehingga dapat dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan tingkat II atau sidang paripurna.

Dalam pembahasan yang dilakukan selama bulan Ramadhan ini, Tito mendoakan agar kerja DPR dan DPD untuk RUU DKJ bisa menjadi pahala di kemudian hari.

"Sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan anggota legislasi DPR RI juga pimpinan dan anggota Komite I DPD RI, tim perumus, tim sinkronisasi yang telah sangat bekerja maraton sangat keras," kata Tito saat membacakan kata penutup di rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I Badan Legislasi DPR, Senin (18/3/2024) malam.

"Dan saya yakin Insyaallah ini akan jadi salah satu ladang ibadah bagi kita semua, demi kepentingan daerah yang sangat penting, Jakarta," sambungnya.

Baca juga: Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Atas kesepakatan tingkat I pada malam ini, Pemerintah berharap kesepakatan yang sama disampaikan oleh DPR melalui sidang rapat paripurna terdekat.

Namun, belum diketahui kapan rapat paripurna terdekat guna mengesahkan RUU DKJ menjadi undang-undang (UU).

"Sikap pemerintah setuju dan berharap, kesepakatan yang telah diperoleh ini bisa diputuskan dalam pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna DPR RI," ucapnya.

Mantan Kapolri ini menyatakan, meski mayoritas menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, sikap satu Fraksi partai politik DPR yang menolak juga perlu dihormati.

Diketahui, dalam pengambilan keputusan tingkat I, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi pihak satu-satunya yang menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna.

Baca juga: Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut Berkelanjutan oleh Politikus Gerindra

"Namun sesuai prinsip demokrasi, saya kira, kalau ada yang kurang sepakat juga, kita perlu hargai," ujarnya.

"Tapi bahwa secara majority, sudah ada kesepakatan dalam rapat ini menyetujui tentang RUU yang sudah dibahas dengan sangat kerja keras dan sungguh-sungguh guna membangun Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global," sambung Tito.

Sebagai informasi, sebelumnya, delapan fraksi partai politik di Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD menyetujui agar RUU DKJ dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Baca juga: RUU DKJ, DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Boleh Menjabat 2 Periode

Hal itu diketahui dalam rapat pleno di Baleg yang berlangsung pada Senin malam.

"Saya ingin minta persetujuan, dari seluruh anggota Baleg, apakah Rancangan Undang-undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat. Setuju?" tanya Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat.

"Setuju," jawab seluruh anggota Baleg yang hadir terkecuali Fraksi PKS DPR.

Setelah itu, palu yang dipegang oleh Supratman pun diketok menandakan persetujuan di pengambilan keputusan tingkat I Baleg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com