[POPULER NASIONAL] Tawa Anggota DPR Saat Rapat RUU DKJ | Penggusuran Warga Sekitar IKN Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang momen saling canda anggota DPR RI dalam rapat panitia kerja RUU DKJ yang digelar Badan Legislasi DPR menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Jumat (15/3/2024).

Kemudian, tulisan soal Otorita IKN yang menarik surat berisi permintaan untuk warga sekitar merobohkan rumah juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai Indonesia yang dianggap darurat politik dinasti karena anak dan menantu Presiden Joko Widodo diwacanakan maju pilkada juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Saat Anggota DPR Tertawa dan Pertanyakan Mengapa Sukabumi Tak Masuk Kawasan Aglomerasi

Rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini, Kamis (14/3/2024) tidak selalu diiringi dengan keseriusan.

Ada momen di mana rapat yang membahas status Jakarta pasca tak lagi menjadi ibu kota negara itu diiringi dengan tawa dan canda.

Contohnya, ketika beberapa anggota Baleg menyampaikan pandangannya tentang Sukabumi yang tidak termasuk kawasan aglomerasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ.

Mulanya, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek meminta persetujuan kepada seluruh anggota Baleg dan Pemerintah untuk DIM yang memuat materi kawasan aglomerasi tidak menghilangkan otonomi pemerintahan masing-masing daerah.

"Setuju ya?" ucap Awiek diiringi ketukan palu tanda persetujuan seluruh anggota Baleg.

Baca selengkapnya: Saat Anggota DPR Tertawa dan Pertanyakan Mengapa Sukabumi Tak Masuk Kawasan Aglomerasi

2. Otorita IKN Tarik Surat yang Minta Warga Sekitar IKN Robohkan Rumahnya

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membatalkan rencana mengusir dan menggusur paksa warga di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin mengakui pihaknya sempat mengirim surat kepada warga.

Surat tertanggal 4 Maret itu dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN dengan nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 perihal Undangan arahan atas Pelanggaran Pembangunan yang Tidak Berijin dan atau Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN.

Surat itu memberikan tenggat waktu 7 hari bagi warga untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan.

Baca selengkapnya: Otorita IKN Tarik Surat yang Minta Warga Sekitar IKN Robohkan Rumahnya

3. Wacana Anak-Menantu Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat "Politik Dinasti"

Jika wacana tentang anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang terwujud maka praktik "Politik Dinasti" Indonesia dianggap dalam tahap membahayakan demokrasi.

“Ini sebetulnya sudah tidak wajar. Kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (14/3/2024).

Menurut pengamatan Ray, praktik politik dinasti sangat rentan mengarah kepada kolusi dan nepotisme yang bisa memicu ketidakadilan dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Baca selengkapnya: Wacana Anak-Menantu Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat Politik Dinasti