Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat 3 Menteri, Menko Hadi Tjahjanto Paparkan Risiko Karhutla di Sejumlah Wilayah

Kompas.com - 14/03/2024, 15:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memaparkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2024.

Hal itu disampaikan setelah ia mengikuti rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Sesuai dengan prediksi BMKG, El Nino masih terjadi pada tahun 2024 ini. Prediksi pada bulan Mei, Juni, dan Juli itu bisa netral dan berakhir pada akhir tahun 2024,” ujar Hadi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Walhi Sebut Mayoritas Titik Api Karhutla Berasal dari 194 Perusahaan

“Dan masih terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan,” sambung dia.

Ia lantas menyampaikan karhutla rawan terjadi di Nusa Tenggara pada bulan Mei.

Kemudian, wilayah Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah berpotensi karhutla di bulan Juli hingga September.


“Namun untuk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara itu memang diprediksi April ini sudah terjadi kekeringan,” ucap dia.

Ia pun meminta agar TNI-Polri, kepala daerah, dan masyarakat mau bekerja sama untuk memitigasi potensi karhutla.

Baca juga: Serah Terima Jabatan Danlanud Roesmin Nurjadin, Plt Gubernur Riau Kenang Jasa Nurdin Atasi Karhutla

Pemerintah pusat, lanjut Hadi, bakal membantu dengan membuat teknologi modifikasi cuaca (TMC).

“Kita sudah memiliki data, termasuk sudah didukung oleh BMKG, BRIN, dan TNI untuk menyiapkan alutsista serta teknologi modifikasi cuaca di daerah-daerah yang kita antisipasi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com