Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Golkar Singgung Wacana KIM Dipermanenkan

Kompas.com - 12/03/2024, 12:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, belum ada pembicaraan detail mengenai usulan Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai politik.

Namun, dia mengungkapkan bahwa ada wacana untuk mengukuhkan Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjadi permanen.

“Memang ada pembicaraan lepas di antara pimpinan-pimpinan Koalisi Indonesia Maju, bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di pilpres, yang kita sebut Koalisi Indonesia Maju itu bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda penting lainnya di Indonesia, katakanlah dalam waktu dekat pilkada,” kata Doli dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Doli mengatakan, selama lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Berada di Atas Partai Politik

Oleh karenanya, pengukuhan Koalisi Indonesia Maju dinilai penting demi memperkuat soliditas dan stabilitas politik.

“Kalau memang koalisi ini bisa dirawat dengan baik, ini kan modal untuk kemudian bisa menjaga stabilitas politik di parlemen, paling tidak komunikasi antara DPR dengan pemerintah, sehingga peluang-peluang itu bisa jalan,” ujarnya.

Namun, Doli bilang, belum ada pembahasan serius soal wacana untuk mengukuhkan Koalisi Indonesia Maju. Sebab, saat ini, seluruh partai politik tengah berkonsentrasi mengikuti rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Maka dari itu, belum dapat dipastikan bagaimana format kerja sama Koalisi Indonesia Maju ke depan, apakah akan ada posisi ketua atau tidak, apakah kerja sama koalisi bakal dibuat formal atau tidak, dan detail-detail lainnya.

Akan tetapi, keterlibatan Jokowi bakal melalui persetujuan seluruh partai politik serta capres dan cawapres Koalisi Indonesia Maju yang tidak lain adalah Prabowo-Gibran.

“Keterlibatan Pak Jokowi gimana pun nanti saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai partai politik yang melakukan kerja sama kemarin,“ ucap Doli.

“Jadi enggak bisa diabaikan kalaupun misalnya ada satu partai politik menginginkan skenario A, tapi kalau tidak disepakati antara yang lain,” lanjut Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Doli melanjutkan, tak ada salahnya jika Jokowi memberikan banyak masukan ke pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Apalagi, kedua tokoh tersebut memiliki hubungan baik.

Insya Allah kalau resmi Pak Prabowo jadi presiden, saya juga yakin Pak Jokowi paham menempatkan diri, bagaimana Pak Jokowi juga bisa ikut membantu di mana pun posisinya,” kata Doli.

“Soal posisinya di mana, formal atau informal, itu tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” tandas Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan, Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Baca juga: PSI Bakal Tetap Usung Jokowisme meski Jokowi Lengser dari Kursi Presiden

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com