Kata Demokrat soal TPS di Kalbar yang Semua Pemilihnya, hingga Orang Mati Coblos Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait adanya TPS di Kalimantan Barat (Kalbar) yang semua pemilihnya memilih Demokrat.

Kamhar lantas mengungkit temuan Demokrat terkait kecurangan yang masif di berbagai daerah Kalbar.

Bahkan, kata dia, caleg dari Partai Demokrat yang paling dirugikan dari kecurangan yang ada.

"Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait perkara ini. Malah, yang kami peroleh adanya fakta kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Ketapang, diduga ada penggelembungan suara di 84 TPS dari 16 desa di Kecamatan Kendawangan," ujar Kamhar saat dimintai konfirmasi, Senin (11/3/2024).

"Dan kami juga menemukan bukti adanya penggelembungan suara di 4 TPS dari 4 desa di Kecamatan Delta Pawan. Dari kecurangan ini, Caleg DPR RI Partai Demokrat lah yang dirugikan," kata dia.

Baca juga: AHY: Banyak Keterbatasan Demokrat Sebagai Oposisi, Tak Bisa Mengeksekusi

Kamhar menegaskan Demokrat menolak segala bentuk kecurangan dalam pemilu.

Dia menyebut, Demokrat berkomitmen untuk mendukung pemilu yang demokratis tanpa ada kecurangan.

"Jadi jika ada temuan-temuan kecurangan, kami meminta agar ditindaklanjuti dan ada tindakan tegas sesuai dengan regulasi yang ada terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan persoalan tersebut," kata Kamhar.

Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot hingga Minggu (10/3/2024) tengah malam.

Saksi PDI-P, Putu Bravo, menjadi pihak pertama yang angkat suara lantaran mendapatkan 187 pemilih di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Serawai, Kabupaten Sintang.

Semuanya menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Padahal, salah satu di antaranya sudah meninggal dunia.

Akibat insiden ini, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Kalimantan Barat berjalan sampai tiga jam lamanya, padahal hanya terdiri dari dua daerah pemilihan (dapil).

Baca juga: AHY minta Kader Demokrat Bantu Jokowi Soft Landing Akhiri Pemerintahan

Banyak waktu tersedot akibat KPU Kalimantan Barat kebingungan ketika disodorkan fakta ini.

Padahal, Putu Bravo mendasarkan argumentasinya pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sintang per 5 Maret 2024.

"Apakah orangnya bangkit dari kubur atau bagaimana itu yang justru ingin kami tanyakan. Karena dalam putusan Bawaslu terbukti," ujar Bravo dalam rapat itu.