Eks KSAU dan KSAL Serta Sejumlah Tokoh Dirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah purnawirawan TNI dan beberapa tokoh mendirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (PDR).

Forum itu dibentuk karena keresahan tentang dugaan masifnya kecurangan Pemilu 2024.

"Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945,” ujar Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudy S. Kamry di Sekretariat F-PDR, Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Adapun forum itu dibentuk oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie, serta beberapa Politisi PDI-P seperti TB Hasanuddin dan Seno Bagaskoro.

Baca juga: Anies Sebut Permasalahan Demokrasi Saat Ini Berbeda dari Era Orde Baru

Rudy mengatakan F-PDR juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi Pemilu 2024.

Ia menuding, sebagai Presiden, Jokowi tak bersikap netral dengan memihak calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Presiden Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02. Terutama keterlibatan anak kandungnya, Gibran Rakabuming,” sebut dia.

Selain itu, Rudy menganggap bahwa kontestasi elektoral tahun ini menjadi yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia.

Baca juga: Massa Tuntut Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi Bakar Ban di Depan Gedung DPR

“Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” tuturnya.

Terakhir, Rudy mengatakan bahwa F-PDR bakal mengadakan mimbar demokrasi secara rutin.

Tujuannya, agar sekretariat F-PDR menjadi pusat berkumpulnya para aktivis yang akan melakukan perjuangan mempertahankan demokrasi melalui jalur politik, hukum, dan kebudayaan.

“Mimbar Demokrasi ini akan menjadi pusat penyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara," imbuh dia.