TNI-Polri di Perbatasan Dapat Tunjangan, untuk Pegawai Imigrasi Sedang Diproses

ATAMBUA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebut saat ini pengajuan tunjangan untuk petugas Imigrasi di perbatasan sedang diproses.

Pernyataan tersebut Silmy sampaikan ketika mengecek kondisi Pos Lintas Batas Perbatasan Negara (PLBN) Motaain, Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jarak yang jauh, kemudian juga kondisi yang berat ini memerlukan perhatian kita untuk bisa diberikan tambahan bagi mereka," kata Silmy saat ditemui awak media di PLBN Motaain, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Dirjen Imigrasi Tinjau Pos Penyeberangan Indonesia-Timor Leste di Atambua

Silmy mengatakan, pegawai atau personel di institusi TNI-Polri yang bertugas di perbatasan juga telah mendapatkan tunjangan khusus.

Silmy memastikan pihaknya memperhatikan kondisi petugas maupun sarana dan prasaran keimigrasian di perbatasan.

Selain persoalan tunjangan, ia juga meminta pimpinan Kantor Imigrasi (Kanim) mengajukan kebutuhan mereka, baik gedung kantor, rumah dinas, maupun kendaraan penunjang.

Lebih lanjut, Silmy menyebut saat ini pihaknya tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perbatasan yang akan mengkaji dan meningkatkan fasilitas sarana serta prasarana di batas negara.

"Kita lengkapi sarana dan prasarananya kemudian juga anggotanya agar memang kita juga bisa meningkatkan kinerja khususnya di Pos Perbatasan Tradisional," tutur Silmy.

Baca juga: Cegah Perdagangan Orang, Dirjen Imigrasi akan Bentuk Desa Binaan di NTT

Adapun kedatangan Silmy ke Motaain merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Timur.

Sebelum ke Atambua, Silmy dan rombongannya mengecek kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan Kanim Kupang.

Kemudian, ia bertolak ke Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) di Turiskain setelah menempuh perjalanan via udara.

Dalam pertemuan itu, Silmy meminta para pimpinan Kanim mengajukan kebutuhan mereka.