Cegah Perdagangan Orang, Dirjen Imigrasi akan Bentuk Desa Binaan di NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyatakan bakal mencanang program desa binaan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Silmy mengatakan, NTT merupakan salah satu kantong pekerja migran di Indonesia yang rentan menjadi korban TPPO.

"Ini ingin kita pastikan bahwa calon pekerja migran itu memahami hal-hal yang kiranya akan menjadi permasalahan di kemudian hari karena kesalahpahaman, ketidaktahuan," ujar Silmy saat ditemui awak media di Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Perempuan Rentan Jadi Korban TPPO, Dirjen Imigrasi Minta Pembuatan Paspor Lebih Ketat

Silmy menyebut, program Desa binaan di NTT itu nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat hingga tingkat yang paling rendah di desa-desa.

Mereka diminta bersama-sama turut memberikan pemahaman menyangkut seluk beluk bekerja di luar negeri berikut risikonya.

Pihaknya berharap, ketika desa binaan itu telah berjalan efektif warga yang ingin menjadi pekerja migran sudah memiliki rujukan dan pengetahuan terkait.

"Peka untuk bagaimana sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sehingga tidak dirugikan ketika mereka bekerja di luar negeri," tutur Silmy.

Baca juga: Curhat ke Dirjen Imigrasi, Kakanwil Kupang: Kantor Menyedihkan, Kos Mahal

Dalam kunjungan di NTT, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone menyebut, TPPO merupakan salah satu persoalan yang terjadi di wilayahnya selain pekerja ilegal dan pengungsi dari negara lain.

Matciana mengatakan, NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota dengan lebih dari 300 kecamatan, lebih 1.000 desa, dan lebih Ri 1.250 pulau.

"Layanan keimigrasian kami sangat cukup luas. Potensi kerawanan adalahh pertama TPPO dan pekerja non prosedural," tuturnya.

Sebagai informasi, kasus TPPO di NTT memang menjadi atensi pemerintah.

Mahfud MD yang baru-baru ini mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pernah menyoroti kasus ini.

Mahfud menyebut, kasus TPPO di NTT sudah masuk kategori darurat karena banyaknya pekerja migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia.

"Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari tahun 2020, 2021, hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” kata Mahfud di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Rabu (31/5/2023).