Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Nilai Ridwan Kamil Lebih Cocok Jadi Menteri PUPR Ketimbang Maju Pilkada

Kompas.com - 08/03/2024, 18:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil lebih cocok menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ketimbang maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di DKI Jakarta atau Jawa Barat.

Hal ini disampaikan ketika ditanya tentang Ridwan Kamil yang digadang maju dalam Pilkada 2024 di antara dua provinsi tersebut.

"Kalau saya sih, inginnya Pak RK (Ridwan Kamil) jadi menteri. Bagus kok. Dan yang cocok itu Menteri PUPR," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Golkar Bebaskan Ridwan Kamil Pilih Maju Pilkada Jabar atau DKI Jakarta

Kendati demikian, Bamsoet enggan mengomentari pilihan yang nanti diungkapkan oleh Ridwan Kamil soal keputusan politiknya.

"Kalau menurut saya, tergantung keinginan Pak RK saja. Hehe," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menginginkan Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jawa Barat bukan DKI Jakarta.

"Saya sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Barat menilai lebih baik Pak Ridwan Kamil menjadi calon Kepala Daerah di Jawa Barat saja," tegas Ace saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Kendati begitu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebutkan, tidak ada surat penugasan spesifik kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat saja.

Baca juga: Golkar Ingin Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Bersaing Sehat Menuju Pilkada DKI

"Memang tidak ada surat penugasan spesifik untuk Pak Emil. Beliau diberikan pilihan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil dan Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki adalah dua kader yang disiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Doli menyatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar akan mengevaluasi dan memperhatikan elektabilitas mereka dalam menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur.

"Menjelang penetapan nanti DPP akan mengevaluasi, termasuk melihat elektabilitas keduanya. Mana yang paling baik, itu yang akan dicalonkan oleh Golkar," kata Doli kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Saat Heru Budi Penasaran Soal Isu Disandingkan dengan Ridwan Kamil di Pilkada DKI

Doli mengakui Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki sudah mendapatkan mandat dari DPP Golkar untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com