Anggota Fraksi Gerindra: Yang Mendesak Bukan Hak Angket, tapi Hak Para Supir Angkot

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Gerindra sekaligus anggota DPR Komisi XI Kamrussamad menganggap hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 tidak mendesak.

Kamrussamad mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah hak-hak sopir angkot.

Hal tersebut Kamrussamad sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

"Bahwa indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang," ujar Kamrussamad.

"Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot," sambungnya.

Baca juga: Rapat Paripurna di Tengah Wacana Hak Angket Pemilu Hari Ini Tak Dihadiri Puan Maharani

Kamrussamad menjelaskan, anak-anak sopir angkot belum jelas masa depannya terkait pendidikannya.

Dia menyebut para sopir angkot belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

"Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini, kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini, maka besok dia harus utang di warung. Ini lah aspirasi yang mendesak yaitu menciptakan lapangan pekerjaan," tutur Kamrussamad.

Baca juga: Singgung Kecurangan Pemilu, Anggota Fraksi PDI-P: Kita Anggota Legislatif Tidak Ada Taringnya

Untuk itu, Kamrussamad mengingatkan bahwa jangan sampai kubu yang tidak siap kalah malah menunjukkan respons terburuk sepanjang reformasi.

Dia heran kenapa kubu yang kalah malah menuding Pemilu 2024 curang.

"Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disiapkan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan bangsa kita ke depan," imbuh Kamrussamad.