DPR Masuk Masa Sidang Lagi, Keseriusan Gulirkan Hak Angket Diuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kembali memasuki masa sidang pada Selasa (5/3/2024) hari ini.

Masa sidang DPR kali ini menjadi momen pembuktian bagi sejumlah partai politik untuk menunjukkan keseriusan mereka menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengeklaim, 5 fraksi di DPR berkomitmen untuk mengajukan hak angket.

Baca juga: DPR Buka Masa Sidang, Hak Angket Pemilu Dinanti

Lima fraksi yang dimaksud adalah Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan PKS yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Kan masih lima fraksi yang komit. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang menyatakan tidak komit,” kata Hidayat saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno tidak membantah maupun membenarkan klaim Hidayat yang menyebut partainya bakal ikut mengajukan hak angket.

Ia menyebutkan, Fraksi PDI-P akan menyatakan sikap resmi terkait wacana hak angket setelah menggelar rapat pimpinan fraksi.

"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," kata dia.

Baca juga: Disebut Komitmen Gunakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PPP: Kami Serius Mengawal Demokrasi

Senada, PPP juga menyebutkan bahwa pihaknya perlu memutuskan sikap terkait hak angket melalui sebuah forum resmi.

"Untuk hak angket nanti forumnya tentu di DPR. Kami PPP tentu memiliki strategi dan pola komunikasi tersendiri, di antaranya adalah setiap keputusan yang sifatnya strategis akan diputuskan secara kolektif kolegial melalui forum resmi partai," kata Juru Bicara PPP Imam Priyono, Senin.

Namun, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahuruziy menyatakan bahwa partainya bakal mendukung bergulirnya hak angket demi mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Pria yang akrab dipanggil Romy itu menilai, kecurangan terindikasi dengan politik uang berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dirapel oleh pemerintah menjelang pencoblosan.

Ia menyebutkan, politisasi bansos itu secara tidak langsung berdampak pada kandidat yang tidak memberikan uang lebih besar.

Baca juga: Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKB: Lihat Besok di Paripurna

Belakangan, Romy juga mempersoalkan melejitnya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di situs real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap janggal.