Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Utak-atik Politik ala Jokowi

Kompas.com - 03/03/2024, 10:24 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JOKOWI memang luar biasa. Jago di atas para jagoan. Amat cerdik. Semua ini berkaitan dengan satu hal: melakukan utak atik politik untuk kekuasaan.

Banyak yang terlipat. Sebagian besar ditekuk. Sebagian lagi ditaklukkan. Luar biasa hebatnya. Jokowi adalah grand master untuk pengaduk-adukan demi tahta kuasa.

Tatkala putranya, Gibran Rakabuming Raka belum memiliki kejelasan tentang kendaraan apa yang hendak digunakan untuk menjadi Cawapres, berhembus agenda pengambil-alihan Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub, melengserkan Airlangga Hartarto.

Sejumlah nama orang terdekat Jokowi disebut-sebut bakal mengganti Airlangga.

Ketika itu, desain politik sangat jelas. Partai Golkar akan menjadi kendaraan Gibran memasuki gelanggang.

Niat dan keinginan ini kandas di tengah jalan. Para sesepuh Partai Golkar tidak setuju adanya Munaslub. Begitu juga para kader partai ini, menolak Munaslub.

Akibatnya, mimpi indah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, terpaksa diurungkan. Jokowi punya kehendak lain.

Gibran sudah berpasangan dengan Prabowo dan kemungkinan menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Puaskah Jokowi dengan pencapaian yang maha spektakuler ini?

Kini, sebagaimana yang dilansir berbagai media, termasuk media elektronik, berhembus lagi berita bahwa Jokowi akan mengambil Partai Golkar sebelum ia lengser.

Aneksasi partai milik orang bisa dilakukan dengan pelbagai siasat, misalnya, Jokowi sendiri menjadi ketua umum, ataukah menaruh bonekanya yang sangat loyal pada dirinya.

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, M. Jusuf Kalla, ikut angkat bicara mengenai keinginan Jokowi tersebut.

Bila Jokowi mau mengambil-alih Partai Golkar, maka tentu saja Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai harus diubah dulu sebelum agenda pemilihan ketua umum dilakukan.

Masalahnya, AD/ART partai ini mensyaratkan minimal lima tahun dulu menjadi pengurus, baru bisa ikut pemilihan ketua umum.

Persyaratan minimal inilah yang mengandaskan mimpi indah Moeldoko menjadi ketua umum Partai Golkar, beberapa tahun silam.

Lantas, apa motif Jokowi untuk mengambil atau menguasai Partai Golkar? Bukankah anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sudah menikmati hasil dari tahta kuasa ayahnya?

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com