Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Wapres Tinjau Rumah Potong Hewan Halal di Selandia Baru...

Kompas.com - 29/02/2024, 09:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meninjau rumah potong hewan berstandar halal milik perusahaan Taylor Preston di Wellington, Selandia Baru, Kamis (29/2/2024).

Berdasarkan video yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden, Ma'ruf Amin berkeliling dan menyaksikan langsung proses pemotongan hewan di tempat tersebut.

"Saya baru melihat tentang penyembelihan sapi dan kambing halal di perusahaan Taylor Preston yang salah satu produknya diekspor ke Indonesia," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video, Kamis.

Ma'ruf Amin mengatakan, rumah potong tersebut sudah mendapat dukungan dari lembaga sertifikasi halal di Indonesia yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Dia lantas menyebutkan bahwa pemotongan hewan di tempat itu pun hanya khusus untuk sapi dan domba, tidak bercampur dengan hewan-hewan lainnya.

"Mereka menggunakan pemingsanan melalui dagu, jadi tidak di jidat sini, tapi di sini (dagu), menurut informasinya memang tidak sampai mematikan," ujar Ma'ruf.

Kemudian, Ma'ruf mengungkapkan, sekitar 16 persen daging yang dihasilkan rumah potong tersebut diekspor ke Indonesia.

Menurut dia, daging sapi dan domba memang menjadi komoditas yang penting untuk meningkatkan neraca dagang antara Indonesia dan Selandia Baru.

"Selain sapi itu juga keju, susu, (diekspor) dari sini ya, dan (yang diekspor) dari kita rempah-rempah dan produk-produk kita, jadi memang timbal baliknya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Ingin Perdagangan Produk Halal Indonesia-Selandia Baru Ditingkatkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com