Berkelakar soal Anggaran Makan Siang Rp 15.000, Menkes: Kenyang Enggak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah belum membahas porsi asupan dan pemenuhan gizi seimbang dalam program makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp 15.000 per anak.

Budi menuturkan, rapat kabinet paripurna yang terlaksana pada Senin (15/2/2024) baru membahas rencana anggaran program unggulan presiden terpilih tersebut.

"Itu (masalah gizi seimbang) belum dibicarakan, ya. Itu belum dibicarakan," kata Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Budi menuturkan, nantinya pemenuhan gizi dalam program makan siang gratis akan disesuaikan dengan penerimanya, baik balita maupun ibu hamil.

Baca juga: KSP Tegaskan Sidang Kabinet Tak Bahas Detail Program Makan Siang Gratis Prabowo

Ia pun mengatakan, makan siang gratis adalah tradisi yang sudah ada di masyarakat, termasuk di berbagai sekolah maupun pesantren.

"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," ucapnya.

Terkait anggarannya, Budi meyakini akan lebih besar ketimbang program 'Isi Piringku' yang dikategorikan untuk balita, sesuai dengan porsi kebutuhan gizi.

Ia lantas berkelakar mengenai anggaran Rp 15.000 per anak tersebut.

"Sekarang saya tanya, wartawan kalau makan Rp 15.000, kenyang apa enggak?" tanya Budi.

"Enggak," jawab awak media.

Baca juga: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Masuk RAPBN 2025, Per Anak Dapat Rp 15.000

"Nah, kalau di Yogya cukup," ucap Budi sembari memasuki mobil.

Diketahui, program makan siang gratis mulai dibahas oleh pemerintah dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Adapun anggaran makan siang gratis Rp 15.000 per anak sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, dikutip dari Antara, Senin (26/2/2024).

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara bertahap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.