Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro-Kontra Jokowi Akan Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Kompas.com - 25/02/2024, 07:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Abdul Haris Maulana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengindikasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal dilibatkan menyusun kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Saat ini, suara pasangan Prabowo-Gibran memang unggul jauh ketimbang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga kubu Prabowo sudah merasa menang.

Keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran ini mulanya digulirkan oleh Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo.

Dradjad bahkan menyebut Jokowi sebagai pemimpin koalisi Prabowo-Gibran.

Baca juga: Prabowo-Gibran Libatkan Jokowi Susun Kabinet Bayangan Sektor Ekonomi

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi," kata Dradjad, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Meski begitu, dalam merancang kabinet Prabowo-Gibran ini, Dradjad menegaskan sistem merit akan tetap diterapkan.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” tuturnya

Ketum parpol pendukung juga dilibatkan

Dradjad menjelaskan, semua ketua umum partai politik (parpol) pengusung maupun pendukung Prabowo-Gibran akan terlibat dalam penyusunan struktur kabinet.

Parpol tersebut meliputi, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Jadi mereka (ketua umum parpol) yang akan membahas. Kemudian setelah itu baru diputuskan nama-namanya, nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa dari non-parpol, dan sebagainya," ujar Dradjad dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Dradjad mengatakan bahwa Jokowi nantinya tak hanya dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga akan diberi peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang.

Dradjad menyebut tingginya popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi Wapresnya, saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ungkap Dradjad.

Dradjad bahkan mengungkapkan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti tidak sebatas sampai di masa transisi saja. Faktor "keberlanjutan" yang sejak awal diusung Prabowo-Gibran diklaim menjadi alasannya.

"Saya rasa tidak (sampai masa transisi) ya, seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya," imbuh Dradjad.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com