Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi "City Center", Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Kompas.com - 22/02/2024, 12:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku bakal mengubah pelabuhan lama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi pusat kota atau "City Center".

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah meresmikan pelabuhan baru Makassar New Port, Kamis (22/2/2024).

Namun, sebelum mengubah pelabuhan lama, Jokowi mengaku akan meminta izin dahulu kepada penjabat daerah setempat.

"Nanti yang pelabuhan yang lama mungkin akan kita siapkan menjadi city center-nya Makassar. Tapi tentu saja izin Pak Walkot dulu, Pak Gubernur dulu. Kalau beliau-beliau enggak izinin, enggak jadi," kata Jokowi usai meresmikan pelabuhan, Kamis.

Baca juga: Jokowi Resmikan Makassar New Port, Pelabuhan Terbesar Setelah Tanjung Priok

Jokowi mengungkapkan, pemerintah memang berencana memindahkan arus keluar masuk dan bongkar muat barang dari pelabuhan lama ke pelabuhan baru secara bertahap.

Ia memastikan, pemindahan tidak mengganggu arus keluar masuk barang di Sulawesi.

"Secara bertahap, ini baru 30 persen digeser dari pelabuhan lama ke sini, tahap demi tahap nanti akan langsung 100 persen," ucapnya.

Lebih lanjut dia berharap, Makassar New Port mampu melancarkan arus keluar masuk barang di Sulawesi Selatan.

"Kita lihat nanti bagaimana progres perkembangan pelabuhan ini, ini akan jadi pelabuhan besar di Indonesia timur dan diharapkan bisa efisiensikan biaya logistik yang ada di Tanah Air kita," jelas Jokowi.

Baca juga: Telah Diresmikan Jokowi, Kini Makassar New Port Punya Akses Tol

Sebagai informasi, pelabuhan baru tersebut menjadi yang terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara dengan kedalaman 16 meter.

Pelabuhan ini memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding pelabuhan yang lama.

Kapasitas Makassar New Port mencapai 2,5 juta TEUs per tahun, lebih besar dibanding 750.000 TEUs per tahun pada pelabuhan lama.

Adapun jumlah investasi yang ditanam mencapai Rp 5,4 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com