Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Diprediksi Tak Menolak jika Ditawari Masuk Pemerintahan Prabowo

Kompas.com - 21/02/2024, 09:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan menolak jika ditawari masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

"Saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau ditawarkan oleh Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan. Jadi khusus PKS, tergantung diajak atau tidak," kata Hanta dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Hanta mengakui bahwa PKS merupakan partai politik yang punya genetik dan kemampuan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Dibanding PKS, Pengamat Nilai PDI-P Lebih Mungkin Jadi Oposisi jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Hal itu terlihat ketika PKS konsisten 10 tahun berada di luar pemerintahan selama dua periode kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, Hanta menilai situasi yang dialami PKS saat ini berbeda dengan 2014 dan 2019 ketika presiden yang terpilih adalah Jokowi.


Hanta mengatakan, PKS memang tidak punya hubungan kuat atau chemistry dengan Jokowi maupun PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Jokowi.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo karena PKS masuk dalam barisan partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Prabowo dengan PKS itu pernah bersatu, koalisi paling tidak, berkoalisi 2 kali pilpres dan Pak Prabowo dulu sekutunya, bukan hanya koalisi, artinya ada potensi PKS," kata Hanta.

Baca juga: PDI-P Sudah Bicara Jadi Oposisi, PKS Belum Tentukan Langkah Politik

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memerintahkan agar merangkul semua kalangan, termasuk yang tidak mendukungnya pada Pilpres 2024.

Muzani pun mengakui bahwa pihaknya membangun komunikasi dengan kubu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin, partai politik, dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," kata Muzani, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, PKS: Kami Kaji Dulu

Sementara itu, PKS yang masuk dalam barisan pendukung Anies-Muhaimin mengaku belum menentukan langkah politik, apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah.

Juru Bicara PKS M Kholid menyatakan, partainya masih fokus untuk mengamankan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan agar pemilu berjalan secara jujur dan adil.

"Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi, karena perhitungan belum selesai, saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat berhari-hari di lapangan, belum istirahat,” kata Kholid pada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com