Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kecurangan Pemilu, Anies: Kami Minta Aparat Jangan Mengintimidasi Mereka yang Ingin Bersaksi

Kompas.com - 20/02/2024, 15:42 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan meminta agar seluruh aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara tidak mengintimidasi orang-orang yang akan bersaksi terkait kecurangan pemilihan umum 2024.

"Kami minta kepada semua jajaran aparat kita jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang bersaksi," katanya saat konferensi pers di Kantor Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Anies menyebut, permintaan itu bukan tanpa alasan.

Sebab, sudah banyak ditemukan para saksi yang bungkam karena mendapat intimidasi dari aparat pemerintah.

Baca juga: Singgung Kecurangan Pemilu, Anies Sebut Ada Problem Besar yang Terjadi Sebelum Pemungutan Suara

Padahal, kata Anies, Indonesia adalah negara yang merdeka dan melindungi rakyatnya untuk memberikan pendapat.

"Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktik penyimpangan mereka menemukan intimidasi, mengalami ketakutan. Padahal negeri ini adalah negeri yang merdeka. Jangan sampai itu terjadi," ucap dia.

Adapun terkait kecurangan pemilu, Anies menyebut temuan THN merujuk pada kecurangan yang terjadi sebelum hari pemungutan suara.

"Dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS," katanya saat konferensi pers di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin

Baca juga: Respons Anies dan Koalisi Perubahan soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi

Anies mengatakan, akibat kecurangan sebelum pemungutan suara itu, aspirasi rakyat yang semula mendukung gerakan perubahan berubah.

"Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada," ucap dia.

Saat ini, THN Anies-Muhaimin sedang menyiapkan laporan yang akan disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com