Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

84 Petugas Pemilu 2024 Meninggal, Istana: Kami Berbelasungkawa, Mereka Pejuang Demokrasi

Kompas.com - 19/02/2024, 18:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan pemerintah berduka atas meninggalnya puluhan petugas dan pengawas Pemilu 2024.

Total 84 orang meninggal selama Pemilu 2024, dengan rincian 71 petugas di bawah KPU, dan 13 lainnya pengawas dari Bawaslu.

Hal tersebut Moeldoko sampaikan dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (19/2/2024).

"Kami atas nama pemerintah ingin sampaikan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para pejuang demokrasi. Semoga arwah almarhum/almarhumah diterima di sisi Allah SWT," ujar Moeldoko.

Baca juga: Angka Kematian Petugas Pemilu Turun Drastis, Menkes: Satu Nyawa Tetap Terlalu Banyak

Moeldoko menjelaskan, pemerintah akan tetap membangun kewaspadaan yang tinggi terkait penyelenggaraan pemilu.

Sehingga, ke depannya, tidak akan ada lagi angka kematian petugas dan pengawas pemilu.

"Kita pemerintah tetap concern untuk bangun kewaspadaan yang tinggi agar sisa waktu yang ada tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk preventif dan kuratif," tuturnya.

Menurut Moeldoko, para petugas dan pengawas Pemilu 2024 telah bekerja keras dengan segala risiko yang menanti.

Baca juga: Demo di Silang Monas Siang Ini, Massa Serukan Tolak Kecurangan Pemilu

Dia mengklaim pemerintah sudah berusaha mengantisipasi kematian para petugas, dengan berkaca dari Pemilu 2019 yang membuat 700-an orang tewas.

"Maka ada langkah preventif yang telah kita lakukan. Selanjutnya juga membangun kesiapasiagaan yang cukup tinggi di dalam mengatasinya. Langkah antisipasi itu yang pertama adalah melakukan screening kepada semua petugas pemilu," jelas Moeldoko.

"Dari screening kesehatan itu kita melihat, memetakan kondisi yang dialami oleh para petugas. Dan langkah-langkah atau upaya-upaya kesiapsiagaan tim kesehatan seperti apa. Dan ini bersinergi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com