PDI-P Ancam Caleg Terpilih Tak Dilantik, Formappi: Nuansa Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com- Kebijakan PDI-P yang mengancam calon anggota legislatif (caleg) tidak dilantik jadi anggota dewan bila perolehan suaranya tidak linier dengan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dinilai bernuansa sistem proporsional tertutup.

Peneliti Forum Masyarakat Pedulu Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kebijakan itu tidak sesuai dengan sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini.

"Nuansa yang ditunjukkan oleh surat itu adalah nuansa sistem tertutup, di mana parpol memegang kendali atas penentuan caleg terpilih. Jadi enggak nyambung aja dengan sistem proporsional terbuka," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Suara Ganjar Melorot di Bawah Suara PDI-P, Aria Bima: Bisa Bikin Saya Tidak Dilantik

Lucius menjelaskan, dengan sistem proporsional terbuka, caleg yang terpilih dan dilantik sebagai anggota dewan adalah caleg yang meraih dukungan terbanyak dari pemilih.

"Enggak ada kuasa parpol yang bisa menghentikan langkah calon peraih suara terbanyak yang partainya memenuhi ambang batas 4 persen untuk dilantik," ujar dia.

Lucius juga menyebutkan bahwa partai politik tidak bisa seenaknya membatalkan caleg yang terpilih karena Undang-Undang Pemilu mengatur hanya ada 4 hal yang memungkinkan itu.

Syarat tersebut adalah bila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan, serta terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Parpol hanya punya kuasa mutlak pada saat penentuan caleg saat pendaftaran, selebihnya pemilih lah yang berkuasa menentukan siapa dari caleg yang diusung parpol yang layak duduk di kursi parlemen," kata Lucius.

Baca juga: Formappi Anggap Aneh PDI-P Ancam Caleg Tak Dilantik karena Suara Ganjar-Mahfud Melorot

Sebelumnya, beredar surat insturksi dari DPP PDI-P kepada caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia untuk memenangkan PDI-P dan pasangan Ganjar-Mahfud dari tingkat TPS hingga provinsi.

Dalam surat itu, DPP menginstruksikan agar suara yang diperoleh Ganjar-Mahfud harus linier dengan para caleg, bahkan lebih besar.

Bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier, DPP PDI-P akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota dewan terpilih.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Hukum Khusus Kecurangan Pemilu, Dipimpin Todung Mulya Lubis

Politikus PDI-P Aria Bima tidak membantah akan keberadaan surat tersebut. Ia pun mengakui bahwa dirinya terancam tak dilantik karena perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak lebih besar dibandingkan PDI-P di daerah pemilihannya.

Menurut Aria Bima, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar suara Pilpres sebanding atau lebih tinggi dibandingkan suara Pileg.

"Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara Pileg lebih tinggi daripada suara Pilpres. Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di (dapil) Solo, karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik," kata Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).